Ambon, Gesuri.id – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun meminta Pemerintah Pusat tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut perlu ditunda agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di daerah. Hal itu disampaikan Benhur Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya.
Menurutnya, penundaan penghapusan tenaga honorer merupakan salah satu rekomendasi eksternal Rakernas II PDI Perjuangan yang digelar beberapa waktu lalu, sebagai bentuk keberpihakan partai terhadap aspirasi masyarakat, khususnya ribuan tenaga honorer di berbagai daerah, termasuk Maluku.
Ia mengingatkan, apabila pemerintah tetap memaksakan kebijakan penghapusan honorer tanpa perencanaan matang, dampaknya bisa sangat serius, mulai dari terganggunya stabilitas politik hingga meningkatnya angka pengangguran secara signifikan.
“Kalau honorer dihentikan begitu saja, maka pada saat yang sama kita akan melihat ledakan pengangguran yang cukup besar. Honorer baru sebaiknya diproses penghentian pada 2025, setelah Pemilu,” ujar Benhur, Jumat (2/1).
Karena itu, ia menekankan perlunya perencanaan yang matang dan bertahap, serta penataan melalui mekanisme seleksi CPNS maupun PPPK agar kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan politik.
