Jakarta, Gesuri.id — Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 menjadi cermin sejarah penting mengenai pola konsolidasi gerakan rakyat di Indonesia.
Kezaliman rezim Orde Baru terhadap sosok Megawati Soekarnoputri pada masa itu justru menjadi pemantik keberanian publik untuk menyuarakan kebenaran serta meruntuhkan ilusi ketakutan.
Keberanian rakyat yang mengkristal dalam peristiwa tersebut dilandasi oleh semangat Satyam Eva Jayate—bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Sosok Megawati yang terzalami saat itu dipandang sebagai payung perlawanan yang menyatukan berbagai elemen bangsa, mulai dari tokoh lintas agama, mahasiswa, hingga organisasi pemuda.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Gerakan perlawanan Kudatuli 1996 menjadi titik temu konsolidasi nasional yang melibatkan tokoh-tokoh besar bangsa. Selain kepemimpinan Megawati di PDI, hadir pula dukungan kuat dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mewakili Nahdlatul Ulama, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Amien Rais, serta aktivis lintas organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD).
"Kegamangan nasional itu memang pernah terjadi, tetapi semua dialami mulai dari PDI karena kami yang paling merasakan dipecah belah oleh penguasa. Jadi kalau sekarang ada perpecahan partai, kami tertawa saja karena dulu kami sudah lebih dari sekadar dipecah belah," ujar politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning kepada Moncong Putih.
Ribka menjelaskan bahwa bertahan di tengah tekanan politik rezim otoriter membutuhkan keteguhan mental dan strategi yang terukur.
Momen kesadaran kolektif tersebut terbangun karena rakyat melihat ada keberanian nyata yang selama ini ditunggu untuk meretas ketakutan politik.
"Namun karena kehebatan Ibu Mega, PDI Perjuangan tetap berdiri kuat. Waktu itu ada empat tokoh besar—Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gus Dur, Amien Rais, dan Ibu Mega—yang bersatu untuk menjaga agar bangsa ini tetap besar dan aman secara nasional," tegas Ribka.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Di tingkat internal organisasi, strategi perlawanan tetap dijalankan secara terstruktur dan tertib hukum meskipun tekanan aparat sangat masif. Megawati secara konsisten menginstruksikan dua langkah utama kepada para kadernya: menempuh jalur hukum (legal action) dan menjaga obor konsolidasi di tingkat akar rumput.
"Secara internal, Ibu Mega hanya memerintahkan dua hal: legal action dan tetap melakukan konsolidasi. Meskipun kantor partai kami diobrak-abrik dan DPP harus berpindah-pindah mulai dari Condet, Pecenongan, hingga Lenteng Agung, konsolidasi organisasi tidak pernah berhenti," lanjutnya.
Konsolidasi yang tidak pernah padam tersebut terbukti menjadi energi panjang menuju perubahan politik nasional. Dukungan publik makin membesar pada Pemilu 1997 hingga puncaknya pada 1998, ketika simbol perjuangan bertransformasi menjadi lambang banteng moncong putih yang didekrasikan secara terbuka di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.
