Jakarta, Gesuri.id - Staf Ahok yang juga terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Ima Mahdiah memprotes anggaran pin emas yang mencapai Rp 1,3 Miliar.
Dilansir dari laman Twitter resmi @imadya, staf Ahok itu menuturkan akan menggunakan pin emas tersebut hanya sekali saja saat pelantikan.
Baca: Digembleng BTP, Ima Siap Jadi Wakil Rakyat
Ima Mahdiah meminta agar kedepannya anggaran pin emas tersebut perlu dievaluasi.
Menurutnya, seharusnya pin dengan bahan kuningan sudah cukup karena tak akan mengurangi esensi sebagai anggota dewan.
"Saya pribadi sih cuma akan saya pakai sekali saja di pelantikan. Dan seharusnya hal ini kedepannya perlu dievaluasi.
Pin dengan bahan kuningan sudah cukup menurut saya. Tidak akan mengurangi esensi apapun sebagai anggota dewan," tulis @imadya.
Lebih lanjut, Ima Mahdiah berandai jika pin emas jutaan rupiah itu boleh dijual maka ia akan menjualnya dan hasil penjualannya untuk membantu orang di aplikasi Jangkau, aplikasi yang didirikan Ahok BTP untuk membantu masyarakat membutuhkan.
Selain itu, Staf Ahok itu akan mendorong agar tak ada anggaran yang sifatnya berlebihan seperti saat ini.
"Dan kalau boleh dijual, saya mau jual dan uangnya mending saya pakai untuk bantu orang/lansia di @IdJangkau jelas lebih berfaedah. Kedepannya nanti saya juga ingin dorong agar tidak ada anggaran yang sifatnya berlebihan seperti ini," tulis @imadya.
Baca: Ima Rebut Suara Terbanyak Partai di Dapil 10 Jakbar
Meski demikian, jika memang pin emas tak boleh dijual, Ima Mahdiah mengungkapkan akan membalikkannya ke Sekretariat DPRD.
Ima Mahdiah semata-mata membalikkan pin emas itu karena ia tak mengejar kemewahan sebagai anggota DPRD.
"Ya kalau ternyata ga boleh dijual, saya mau balikin saja ke sekertariat DPRD. Saya jadi anggota DPRD bukan untuk mengejar kemewahan seperti itu," tulis @imadya.
Alumnus Universitas Paramadina itu tak bisa menjamin apa-apa selain ketaatannya pada konstitusi dan sumpahnya kelak usai dilantik sebagai wakil rakyat.
Namun, dia cukup percaya diri bisa menghalau peluang korupsi yang bisa saja terjadi di Kebon Sirih. Ima punya dua kiat yang ia yakini sukses. "Satu kita enggak ikut main. Ya memang, kalau sekarang kita ngomong enak saja begini.
Cuma saya belajar dari Pak Ahok, Bapak bilang, 'ketika lu di dalam, taatnya pada konstitusi, lu disumpah dan digaji pakai uang rakyat, masa sih sudah dicukupin mau korupsi, masih mau mainin anggaran?'" kata Ima.
"Pak Ahok juga sering cerita, di DPR RI dulu ada beberapa teman yang main (anggaran), yang penting Pak Ahoknya enggak main. Yang penting semua yang kita dapat, kita laporin," imbuhnya.
Cara kedua, menurut Ima, ia akan melaporkan kepada pimpinan partai tempatnya bernaung apabila mencium gelagat mencurigakan tentang permainan anggaran di DPRD DKI.
Baca: Ima Siap Melayani Warga DKI Jakarta
"Kebetulan, Ketua DPRD DKI nanti dari PDI Perjuangan. Contoh, sekarang kan Pak Pras (Prasetio Edi Marsudi) Ketua (DPRD DKI Jakarta 2014-2019). Kadang ada berita soal anggaran saya suka kirim ke Pak Pras. Saya suka kasih tahu, ini enggak bagus gini-gini," ujar Ima.
"Ketika saya sudah di dalam, ya saya harus ngomong. Ada yang enggak benar saya pasti akan ngomong. Orang baik banyak, orang pintar banyak, tapi yang ngomong kebenaran enggak banyak," kata dia.
