Ikuti Kami

Solusi Banjir Perlu Duduk Bersama Antar Kepala Daerah

Pembangunan yang dikerjakan pemerintah dan swasta seharusnya memperhatikan ekosistem.

Solusi Banjir Perlu Duduk Bersama Antar Kepala Daerah
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka. (Foto: Elva Nurrul Prastiwi)

Jakarta, Gesuri.id - Bencana banjir yanng melanda Jakarta dan beberapa daerah lainnya menimbulkan banyak warga terpaksa  mengungsi ke  posko pengungsian. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 46 orang meninggal dunia dan jumlah pengungsi naik menjadi 173.064 orang yang merupakan bagian dari 39.627 kepala keluarga (KK) di Jabodetabek hingga Banten.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka pun melakukan peninjauan ke lokasi terdampak banjir yang mengungsi di Kampung Ciasahan, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dia mengajak masyarakat untuk langsung membantu saudara yang menjadi korban. "Waktu saya tinjau, pengungsi di Ciasahan banyak yang membangun tenda sendiri menggunakan terpal. Mereka sekarang sakit dan kekurangan air bersih," ujar dia, Sabtu (4/1).

Anggota Komisi VIII itu juga mengatakan bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2020 ini seharusnya menjadi introspeksi bersama. Kalau pembangunan yang dikerjakan Pemerintah dan swasta, lanjut dia, semestinya memperhatikan ekosistem. Agar lingkungan terjaga."Kalau alam tak diperbaiki, tidak menutup kemungkinan banjir akan kembali terjadi. Ini harus menjadi perhatian bersama. Makanya pemerintah daerah dari puncak sampai Jakarta harus duduk bareng merencanakan perbaikan lingkungan," tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut Diah juga meminta masing-masing kepala daerah di Jakarta,  Bogor,  Tangerang dan Bekasi untuk duduk bersama merumuskan roadmap bersama dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Diah Pitaloka dalam wawancara dengan Gesuri.id via sambungan whatsapp secara khusus, Sabtu (4/1/). 

Bagaimana Anda melihat bencana banjir tahun ini? 

Saya  melihat Jabotabek punya populasi tertinggi tanpa perencanaan. Dan semuanya mengalami beban kawasan pemukiman yang luar biasa belum lagi beban industri. Jadi hal ini bisa dihitung dampak kerusakan lingkungannya. Saat  ini Jabodetabek  banyak membangun tanpa penataan apalagi sensitif dengan lingkungan. Banyak rumah di Depok yang gang-gangnya semua disemen sehingga membuat beban sungai menjadi tinggi. Sama sekali tidak ada resapan air

Belum lagi dengan pengelolaan sampah yang sama sekali tidak ada solusi. Harusnya masalah sampah ini aada  pengelolaan yang matang. TPST Bantar Gebang itu merasa  bahwa sampahnya dari  DKI Jakarta semua tapi tidak pernah ada solusi. Jadi persoalan ini setiap tahun dijawab dengan persoalan. Memang harus duduk bersama merumuskan kebijakan dan aksi nyata mulai dari membangun perencanaan dan eksekusi dalam lima  tahun. 

Lalu apalagi yang perlu diperhatikan?

Perbaikan lingkungan dengan membangun hutan kota  juga perlu dilakukan. Selama ini polusi udara  selalu diklaim dari asap knalpot kendaran bermotor, tapi beban dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan jalur distribusi logistik semua  lewat Jakarta. Misal kontainer  semua bergerak selama 24  jam. Semua beban itu harus ditanggung Jakarta. Jadi kota Jakarta sudah sama sekali tidak sehat untuk tempat tinggal. Tidak ada  lagi daerah resapan air. Pembenahan Sungai  Cisadane  dan Sungai  Ciliwung juga harus dilakukan. Di kabupaten bogor kelihatan sekali banyak kerusakan. Kaki Gunung Salak dan Halimun juga sudah rusak. Semua membangun rumah tanpa ada  upaya dari pemerintah daerah untuk mengatur lingkungan di pemukiman. 

Kalau sudah parah seperti itu apa yang harus dilakukan?

Menurut saya, harus ada satu upaya perbaikan lingkungan misalnya bangun hutan kota dan seminimal mungkin membuat biospori. Solusinya semua harus bergotong royong tidak bisa sendiri.Harus bahu membahu antara masyarakat dan pemerintah pusat serta  pemerintah daerah. Semuanya  harus melakukan upaya terencana meliputi perbaikan sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS), membangun infrastruktur yang mendukung lingkungan untuk mencegah banjir. Jangan sampai ada longsor dan banjir lagi. 

Perencanaan seperti apa yang dibutuhkan?

Harus ada perencanaan khusus untuk Jabodetabek. Harus ada koordinator dari masing-masing wilayah. Saya gak tahu di level apa, entah selevel eselon satu atau langsung di bawah menteri. Apa yang terjadi hari ini adalah refleksi cerminan dari betapa buruknya ekosistem kota di Jabodetabek yang tidak mengetengahkan wawasan lingkungan. Amdal ada tapi tidak pernah dieksekusi, perbaikan lingkungan cukup retorika. Warga diajak memisahkan sampah tapi tempat pembuangan tidak disediakan ya sama saja. 

Masyarakat juga mulai diimbau bahwa pembangunan rumah jangan semua disemen, harus menyediakan resapan air di halaman rumah, kedua pendekatannya membangun satu sistem koordinasi untuk wilayah Jabodetabek, kemudian mengoptimalkan lahan belum terpakai, membangun hutan kota, dan melibatkan peran swasta sekecil apapun dengan memanfaatkan tanah di perkantoran untuk resapan air. 

Selain itu pengelolaan sampah harus mulai menggunakan teknologi pengelolaan sampah. Harus ada koordinasi untuk penyehatan aliran sungai  Cisadane, Sungai  Ciliwung hingga ke daerah Bogor dengan melakukan reboisasi. Apalagi di sana banyak lahan kelapa sawit yang justru malah memakan air. Perkebunan juga harus sustainability tidak hanya profit oriented. Kita harus sama-sama membangun ruang hidup dan kesadaran lingkungan yang harus dikedepankan. 

Jadi intinya harus ada  koordinasi yang terintegrasi ya?

Ya benar. Koordinasi dengan duduk bersama melakukan perencanaan strategis kawasan Jabodetabek bila perlu ada sanksi tegas  untuk pelanggaran tata  ruang. Misal daerah persawahan tiba tiba menjadi pabrik. Itu harus ada  sanksinya. Belum lagi Bogor juga harus dibangun infrastruktur turapnya yang sejak jaman Belanda belum pernah direhabilitasi. Ini pemetaan kebutuhan infrastruktur, makanya nggak bisa parsial memang harus duduk kepala daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan pemetaan masalah sebelum melakukan planning kemudian  mempresentasikan yang urgent secara cepat hari ini apa di masing-masing daerah. Selanjutnya baru melakukan perbaikan lingkungan bersama dengan membangun kesadaran lingkungan. 

Jangan lupa BPN juga harus dilibatkan karena kondisi tata  ruang mereka  yang tahu. Perhutani, Perkebunan, Pertanian dan industri yang punya  wilayah juga harus duduk bersama untuk membahas mengenai status tanah mereka. Apalagi saat ini banyak status tanah yang tidak jelas. Jadi kita  mulai dengan pijakan yang jelas dulu dari hari ini. Penanganan limbah seperti apa, terus tata ruang hijaunya ada berapa dan sebagainya. Semua terpetakan.

Quote