Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama, menyoroti terkait krisis transportasi di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Antrean kendaraan mengular hingga belasan kilometer, pasca pembatasan keberangkatan kapal ferry yang sebelumnya berjumlah 24 armada per hari, kini hanya diizinkan dua kapal yang beroperasi.
Dalam pernyataannya, Adi Wiryatama menegaskan bahwa kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. la menyebut, kemacetan parah di Gilimanuk bukan hanya dipicu oleh kondisi jalan yang putus, tetapi diperparah oleh kebijakan pembatasan operasional kapal yang tertuang dalam surat resmi KSOP Kelas III Tanjung Wangi tertanggal 14 Juli 2025.
"Pembatasan kapal dari 24 menjadi hanya 2 kapal per hari sangat tidak masuk akal jika tidak disertai dengan solusi cepat. Ini menyebabkan kemacetan luar biasa di Gilimanuk dan berdampak langsung pada distribusi logistik ke Bali," tegas politisi senior asal Bali tersebut, Kamis (17/7).
Lebih lanjut, Adi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak lanjutan yang kini mulai dirasakan masyarakat, khususnya para peternak ayam dan babi. Menurutnya, kelangkaan pakan ternak sudah mulai terjadi di sejumlah titik di Bali. Harga pakan mulai merangkak naik karena distribusinya terganggu akibat hambatan di jalur penyeberangan.
"Saya sudah mendapat banyak keluhan dari peternak ayam dan babi di Bali. Mereka mulai kesulitan mendapatkan pakan, stoknya makin langka dan harganya sudah mulai naik. Kalau ini dibiarkan, bisa berdampak pada pasokan daging dan telur di pasar, dan akhirnya menyentuh masyarakat secara luas," ujar mantan Ketua DPRD Provinsi Bali ini dengan nada serius.
Adi Wiryatama mengaku mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan pelayaran, termasuk peremajaan kapal-kapal yang telah lama beroperasi dan hasil modifikasi dari kapal landing craft tank (LCT) menjadi kapal Ro-Ro penumpang. Namun ia meminta agar proses pembenahan ini dilakukan secara bertahap dan disertai dengan solusi darurat di lapangan.
"Keselamatan pelayaran memang tidak bisa ditawar, tapi jangan sampai karena alasan teknis, distribusi pangan dan logistik menjadi terganggu. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan hanya membatasi tapi juga menyediakan alternatif. Saya minta Menteri Perhubungan, Gubernur, hingga dinas terkait jangan tinggal diam," serunya.
Dalam surat resmi KSOP Kelas III Tanjung Wangi bernomor AL.202/125/KSOP.TG.WI/2025, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menemukan 15 kapal yang tidak layak beroperasi sebelum dilakukan perbaikan dan pemenuhan rekomendasi keselamatan. Pemeriksaan dilakukan pada 10-11 Juli 2025, dan hasilnya disampaikan secara resmi pada 14 Juli 2025.
Beberapa kapal yang terdampak di antaranya KMP. Trisakti Adinda, KMP. Agung Samudera IX, KMP. Samudera Utama, KMP. Munic V, KMP. Perkasa Prima 5, hingga KMP. Trans Jawa 9. Semuanya adalah kapal hasil perombakan dari jenis LCT yang kini digunakan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan di jalur Ketapang-Gilimanuk.
meminta Sebagai solusi sementara, Adi pemerintah menyediakan kapal pengganti yang telah memenuhi syarat atau mempercepat proses perbaikan kapal-kapal yang direkomendasikan. la juga meminta pemerintah daerah di Bali dan Jawa Timur untuk terlibat aktif mengawasi dampak kebijakan ini, terutama dalam aspek logistik dan distribusi bahan pokok.
"Ini bukan sekadar soal antrean di pelabuhan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap rantai pasok Bali. Jangan tunggu sampai telur dan daging babi di pasar naik dua kali lipat baru semua panik. Langkah cepat, konkret, dan terkoordinasi harus segera dilakukan," tegasnya.
la menambahkan bahwa jika tidak ada respons tegas dalam waktu dekat, ia akan membawa persoalan ini dalam rapat kerja dengan Kementerian terkait dan meminta audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan keselamatan kapal di seluruh jalur penyeberangan strategis Indonesia.
