Jakarta, Gesuri.id - Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang hadir dalam pertemuan bersama Komisi 2 DPR RI di Wisma Bumi Beringin, Kamis (17/7).
Pertemuan tersebut dalam rangka meminta masukan daerah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Sualang menjelaskan, Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara memiliki posisi strategis dalam pembangunan kawasan Indonesia Timur.
Maka dari itu diperlukan dasar hukum baru yang menegaskan status, batas wilayah dan kewenangan Kota Manado secara eksplisit, serta memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan wilayah, investasi dan pelayanan publik.
"Kami juga mengusulkan agar ditambahkan dalam RUU karakteristik Manado sebagai kota toleransi yang dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama," ujar Sualang.
Tak hanya itu, mendukung strategi pembangunan kawasan Provinsi.
Sulawesi Utara yakni mencantumkan potensi sumber daya alam berupa pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian serta perdagangan disampaikan dalam pertemuan itu.
Diketahui, dasar perubahan UU 29 Tahun 1959 adalah untuk memperbaharui dasar hukum pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah (khususnya Kota Manado), agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional, dinamika pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.
