Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi IV DPR RI, bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI serta Dirut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, baru-baru ini.
Baca: Sekjen Hasto: PDI Perjuangan Mengakar Kuat Pada Bung Karno
Agenda RDP membahas program/kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2021.
Ansy mengungkapkan, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya penurunan signifikan luas areal pembakaran hutan dan lahan pada 2020.
Pada tahun 2019, luas areal pembakaran mencapai 1.649.258 hektar. Tahun 2020 turun signifikan menjadi 296.942 hektar.
"Saya mengharapkan penjelasan analisis-diagnostik, bukan sekedar penjelasan deskriptif terkait karhutla: data, penyebab dan solusi menangani karhutla. Apakah penurunan signifikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) imbas dari kinerja KLHK, kepatuhan korporasi, atau semakin teredukasinya masyarakat," ujar Ansy
Ataukah, sambung Ansy, efek pandemi menyebabkan korporasi tidak membuka lahan, sehingga angka karhutla menurun drastis.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendesak KLHK agar membuka data persebaran karhutla di lahan konsesi korporasi dan lahan rakyat.
Sebab, menurut Ansy, data persebaran karhutla ini sangat penting dalam merencanakan serta menentukan kebijakan pencegahan dan pengendalian yang tepat sasar.
"Hipotesis saya, aktor utama penyebab karhutla adalah korporasi, bukan rakyat. Artinya titik awal pembakaran lebih banyak bermula di lahan konsesi korporasi," ujar Ansy.
Untuk mengatasi karhutla, Ansy menyatakan kegiatan pencegahan dan penindakan harus berjalan serentak.
Karena itu, Ansy memberikan beberapa usulan konkret. Pertama, pelibatan aktif masyarakat yang ada di sekitar hutan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat dalam kegiatan pencegahan karhutla melalui edukasi.
Kedua, melibatkan korporasi dalam pencegahan, agar memiliki tanggung jawab/sensibilitas terhadap persoalan karhutla.
Baca: Mega Sedih Porang Ditanam di Indonesia, Jepang Yang Untung
"Ketiga, perhatikan kesejahteraan polisi hutan, pasukan Manggala Agni dan berbagai pihak yang berada pada garda terdepan pemadaman titik-titik api," lanjut Ansy.
Lalu ketiga, tindak tegas korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan agar ada efek jera.
"Bekukan izin berusaha atau tempuh jalur hukum hingga tuntas (putusan inkrah), berhadapan dengan korporasi pelaku pembakaran hutan," tegas Ansy.
