Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) berupaya kembali membangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan, salah satunya dengan memperkuat koperasi.
Gagasan ini mengemuka dalam Fokus Grup Discussion (FGD) yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Barat secara daring bertajuk “Peran Koperasi Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan” yang digelar dalam rangka memeringati Peringatan ke-74 tahun Hari Koperasi Nasional 2021, Kamis (22/7).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan kegiatan ini selaras dengan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan bahwa PDI Perjuangan akan mengawali pembangunan dari desa.
Baca: Koperasi Kuat, Ekonomi Rakyat Berdaulat!
Menurut Ono, dalam pidato HUT ke-48 PDI Perjuangan, Megawati menyerukan pada 3 pilar partai yakni struktural, legislatif dan eksekutif agar sama-sama membangun desa dengan diawali pendataan secara presisi.
“Ibu Ketum menginstruksikan tiga pilar partai (eksekutif, legislatif, struktural partai) untuk bekerja keras membuat kebijakan yang baik untuk rakyat, terlebih untuk membangun desa. Tiga pilar partai diinstruksikan untuk untuk merumuskan politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan, untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang demokratis, terukur, terencana dan tepat sasaran,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ono mengungkapkan, Presiden pertama RI, Bung Karno juga mengingatkan, desa merupakan salah satu benteng pertahanan negara.
Kebijakan dan program pembangunan haruslah menitik-beratkan pada pemberdayaan desa.
Karenanya, kata Ono, dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan mengambil tema ” Desa Kuat Indonesia Maju dan Berdaulat, Desa Tamansari Kemajuan Nusantara.
“Membangun Indonesia dari desa. Jika desa kuat, maka Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Ono mengatakan, pandemi telah memukul perekonomian Indonesia cukup keras.
Indonesia, kata dia, mendapat banyak tantangan lantaran terjadi kontraksi ekonomi di berbagai sektor,terjadi pengurangan tenaga kerja,turunnya harga komoditas, daya beli anjlok, produksi terhambat bahkan sektor jasa tak bisa bergerak.
Baca: Atty Kritisi Kebijakan Menteri BUMN Soal Koperasi
“Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers Soekarno – Hatta, sebagai sebuah sistem ekonomi yang menitikberatkan pada ekonomi gotong royong dan kemanusiaan serta dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” bebernya.
Ia juga menambahkan koperasi memiliki azas gotong royong, dan merupakan implementasi dari Ekonomi Pancasila yang mampu menggerakkan secara langsung ekonomi masyarakat.
Ketika orang kecil bergabung jadi kekuatan kapitalis besar, mereka bisa menggunakan bisnisnya, termasuk untuk menyelenggarakan program kegiatan sosial.
“Saya berharap agar pembahasan hari ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan diskursus yang penting dan strategis untuk menjalankan instruksi ibu Ketua Umum membantu pemerintah dengan menggerakkan koperasi di pedesaan khususnya di masa pandemi,” tandasnya.
