Maumere, Gesuri.id - Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo berjanji akan mencari jalan keluar dan solusi terbaik bagi penyelesaian polemik tanah ex Hak Guna Usaha (HGU) di Nangahale, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.
Baca Reaksi Sekjen Hasto Soal Foto Puan-Anies di Ajang Formula E
"Jika bapa, mama mau sampaikan aspirasi harusnya dengan DPRD. Kalau ada usulan silahkan sampaikan, agar kita mencari jalan keluar bersama," kata Bupati Sikka, saat menerima ratusan masyarakat yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat yang mendatangi Kantor DPRD Sikka, di Jalan Eltari Maumere, Jumat (3/6) pagi.
Kedatangan ratusan masyarakat adat yang terdiri 11 mobil itu, tiba di gedung DPRD Sikka pukul 09.00 Wita.
Tujuan kedatangan masyarakat adat ini untuk mempertanyakan penyelesaian polemik tanah ex Hak Guna Usaha (HGU) di Nangahale, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.
Sementara di ruang sidang utama, gedung DPRD berlangsung Rapat Kerja (Raker) antara pimpinan, anggota DPRD bersama Bupati Sikka, tentang realisasi dana Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dan HGU Nangahale.
Setelah menyampaikan tujuan kedatangan masyarakat adat di sekretariat DPRD, mereka diminta menunggu, oleh karena sementara berlangsung Raker antara DPRD dan Bupati Sikka.
Pukul 14.00 Wita, pada saat Raker DPRD bersama Bupati Sikka selesai, spontanitas ratusan masyarakat adat mengadang Bupati Sikka di tangga bagian utara Gedung DPRD Sikka.
Masyarakat adat meminta Bupati Sikka untuk masuk kembali ke ruang sidang DPRD Sikka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat adat yang ingin mempertanyakan kejelasan sengketa tanah ex HGU Nangahale.
"Kami minta Pak Bupati masuk kembali ke ruang DPRD, agar bisa mendengarkan aspirasi kami, tentang polemik atau sengketa tanah ex HGU Nangahale," kata salah seorang ibu dari masyarakat adat.
"Ini rumah kita bersama, sehingga kami mohon kepada Pak Bupati agar masuk kembali agar kita bisa berdialog bersama," ujar salah satu Tana Pu'ang dari suku Goban.
Kurang lebih 48 menit Bupati Sikka berdialog dengan masyarakat adat, akhirnya Bupati Sikka beranjak dari tangga gedung DPRD menuju ruang kerja Ketua DPRD Sikka, untuk menerima perwakilan masyarakat adat.
Kurang lebih 20 menit, beberapa perwakilan masyarakat adat, bersama pimpinan dan anggota DPRD bersama Bupati Sikka berdialog tentang tujuan kedatangan masyarakat adat.
Kepada perwakilan masyarakat adat, Ketua DPRD Sikka Donatus David, menjelaskan bahwa agenda DPRD pada Jumat 3 Juni 2022, hanya Raker bersama Bupati Sikka tentang dana PEN dan HGU Nangahale.
"Hari ini agendanya hanya Raker bersama Bupati Sikka tentang dana PEN dan HGU Nangahale," kata Ketua DPRD Sikka.
Oleh karena itu, untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat adat, DPRD dan Pemerintah, akan diagendakan pada Jumat 10 Juni 2022 mendatang.
Baca Refleksi 6 Juni, Anak Muda Perlu Tiru Semangat Bung Karno
"Kami akan agendakan Jumat 10 Juni 2022, untuk RDP bersama masyarakat adat, pemerintah dan DPRD. Supaya semua pihak terlibat bisa hadir," kata Ketua DPRD Sikka.
Pukul 15.19 Wita, setelah mendengar itu, perwakilan masyarakat adat menerima dan berjanji akan datang kembali.
Selanjutnya, Bupati Sikka pun meninggalkan gedung DPRD Sikka. Dilansir dari kumparancom.
