Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari meyakini niat Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa di 2019, berasal dari serapan aspirasi bawah.
Baca: Mendagri Tegaskan Dana Kelurahan Berbeda dengan Dana Desa
"Itu usulan dari bawah karena para lurah ingin juga punya dana seperti ADD untuk desa-desa," kata Eva, Jumat (19/10).
Menurut Eva, usulan itu muncul merata mulai dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga nasional. Dia menyebut DPR juga mendukung rencana porgram tersebut.
"Hal itu terungkap merata di Musrenbangdes hingga nasional. Jadi pemerintah merespons aspirasi mereka dan DPR juga mendukung. Jadi diputuskan lah nomenklatur baru tersebut," jelas Eva.
Soal niatan itu, Eva yakin tidak ada unsur politis di pihak Jokowi. Justru Dana Kelurahan dan Dana Operasional Kepala Desa ini sangat penting untuk pembangunan yang merata.
"Sebaiknya para politisi oposisi di Komisi II bisa ditanyai, mereka menolak atau mendukung. Masak untuk pembangunan kelurahan mereka tidak mendukung? Kan untuk konstituen mereka juga," ujarnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.
Baca: Pemerintah Janjikan Dana Operasional Desa
Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.
"Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi.
