Ikuti Kami

Mantap, Kent Bantu Masyarakat Urus PTSL yang Tertahan

Urusan PTSL itu sudah dua tahun tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

Mantap, Kent Bantu Masyarakat Urus PTSL yang Tertahan
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, membantu warga Jakarta Barat untuk menyelesaikan permasalahan permohonan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Urusan PTSL itu sudah dua tahun tertahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat.

"Dalam kondisi apapun, saya akan sempatkan diri untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan, terutama warga Jakarta Barat, seperti mengurus Sertifikat PTSL yang selama ini belum terselesaikan," kata Kent di Jakarta, Kamis (29/10).

Baca: Kent Sesalkan Janji Kampanye Anies Belum Terealisasi

Kent mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN Jakarta Barat Nandang Agus Taruna dan jajarannya, yang sudah mendengarkan keluh kesahnya tentang masalah PTSL tersebut. (Baca juga: Anggota DPRD DKI Kenneth Bantu Warga Urus Sertifikat PTSL di Jakbar)

Alhasil, tiga sertifikat tanah PTSL warga Meruya Selatan selesai dan langsung diberikan kepada keluarga pemohon PTSL, yaitu Nurman warga Jalan Manunggal RT 007/RW 07, Meruya Selatan; Aminah dan Abidin warga Jalan Manunggal RT 006/RW07, Meruya Selatan; Nengsih dan Samid, warga Gang Asem, RT 003/RW 07, Meruya Selatan.

"Puji Tuhan tiga sertifikat tanah PTSL ajuan saya bisa di ambil, dan langsung saya serahkan kepada pihak keluarga pemohon," tuturnya.

Kent mengaku saat ini sering melakukan aktivitas untuk turun ke masyarakat dalam menyerap aspirasi warga, khususnya warga Jakarta Barat. Kini ia melakukan kunjungan ke wilayah Meruya Selatan dan menerima keluhan tentang permasalahan warga dalam pengurusan sertifikat PTSL ini.

"Saya akan terus membela dan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta Barat yang terzolimi," tegasnya. 

Kent meminta warga agar melapor kepada dirinya jika didapati adanya petugas yang melakukan pungutan liar (pungli). Pasalnya, keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017, untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp150.000.

"Laporkan jika ada pungli oleh sejumlah oknum BPN. Dalam keputusan SKB 3 Menteri untuk Pulau Jawa dan Bali hanya dikenakan biaya sebesar Rp150 ribu untuk mengurus sertifikat PTSL," tegas Kent.

Namun Kent mengingatkan, bagi warga Jakarta yang ingin menyelesaikan PTSL harus melengkapi seluruh administrasi, sehingga bisa mendapatkan sertifikat tanah miliknya. Ia juga menegaskan, akan menindak oknum-oknum yang melakukan pungli kepada warga dalam mengurus PTSL.

Baca: Dolfie Pertanyakan BI Terkait Skema Selain "Burden Sharing"

"Saya akan melaporkan jika ada oknum yang kerap melakukan pungli dalam pengurusan sertifikat PTSL. Jangan membuat masyarakat jakarta susah, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini," tuturnya.

Kent meminta kepada Kejaksaan mesti lebih teliti dan berani menindak jika ada laporan warga jika di dapati adanya pungli, terutama terkait dengan pengurusan PTSL ini, jangan menimbulkan kesan di mata masyarakat adanya pembiaran.

"Saya berbuat seperti ini agar warga Jakarta, terutama warga Jakarta Barat tidak kesusahan saat menghadapi birokrasi yang berbelit belit dan terkesan di persulit. Saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa mendatangkan kebaikan untuk warga jakarta, khususnya Warga Jakarta Barat," pungkasnya.

Quote