Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera meminta untuk tidak mempersoalkan identitas pemberi bantuan kepada korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Baginya yang terpenting adalah motif kemanusiaan untuk membantu dan kebutuhan para korban dapat segera ditangani.
Baca: Kirim Bantuan ke Sulteng, Baguna Patuhi Aturan
Untuk itu, Andreas menekankan, tidak perlu dipersoalkan dari mana bantuan berasal, termasuk jika itu berasal dari partai politik atau calon legislatif.
"Sehingga seharusnya tidak perlu dipersoalkan kalau parpol memberikan bantuan kemudian ada identitas parpol juga turut menyertai dalam bantuan tersebut," ujar Andreas, Selasa (2/10).
Menurutnya, pemberian bantuan oleh individu atau organisasi manapun seharusnya diapresiasi. Soal kemudian apakah terdapat motif politik di balik itu biarkan masyarakat yang menilai. Ia meminta jangan sampai partai politik dilarang memberikan bantuan kepada korban hanya karena yang memberi adalah partai politik.
"Tapi jangan melarang organisasi termasuk parpol untuk memberikan kontribusi “hanya” karena organisasi tersebut parpol," tegasnya.
Baca: Tak Ada Korelasi Gempa dengan Usul Demokrat
Sebelumnya KPU mengimbau kepada peserta Pemilu 2019 untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik. Imbauan itu terkait gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9). Adapun komoditas politik yang dimaksud, misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa dan tsunami sambil disertai embel-embel dan atribut politik dengan maksud kampanye terselubung.
