Malang, Gesuri.id - Ketua DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Kabupaten Malang Redam Guruh Krismantara menyayangkan postingan pada akun Instagram Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) yang menyatakan bahwa Pancasila tidak lahir pada 1 Juni 1945.
Bahkan dalam postingan tersebut ditulis bahwa 1 Juni 1945 merupakan Hari Lahirnya Istilah Pancasila.
Redam yang juga merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu menyatakan bahwa positingan yang diunggah oleh EM UB menunjukan lemahnya pemahaman sejarah dan kebangsaan ditataran mahasiswa di Universitas Brawijaya.
“Sangat disayangkan bahwa sekelas mahasiswa di Universitas Brawijaya seakan-akan meremehkan, sehingga ucapan Hari Lahirnya Pancasila justru dipersempit maknanya menjadi Hari Lahirnya Istilah Pancasila,” ujar Redam Guruh Krismantara kepada Gesuri.id, Rabu (7/6).
Baca: Ganjar dan Hasto Bakar Semangat Kader Banteng Ibu Kota!
Dia menyatakan bahwa Pancasila lebih dari sekedar istilah. Berdasarkan sejarah gagasan terkait Pancasila pertama kali dibawa oleh Bung Karno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945.
Bahkan, Bung Karno menyebut bahwa Pancasila adalah philosopische grondslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang berarti Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia.
Disamping itu, dalam sistem kenegaraan Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Sehingga segala tatanan kenegaraan baik hukum, politik, ekonomi, dan sosial, bersumber kepada nilai-nilai Pancasila.
“Hal ini menunjukan sebuah fenomena bahwa sekelas civitas akademika di Kampus Brawijaya hanya memandang Hari Lahir Pancasila dari sisi serimonialnya saja. Padahal sebagai mahasiswa, saya rasa juga dituntut untuk memiliki pemahaman secara komperhensif mengenai kedudukan Pancasila,” tegas Redam.
“Karena Pancasila itu Bangsa Indonesia yang terdiri atas ribuan suku, bahasa, adat, budaya, agama bisa hidup dalam sebuah rumah yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Redam mengatakan bahwa pada tahun 2018, Universitas Brawijaya berada dalam pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) karena persebaran paham radikalisme. Kemudian pada tahun 2022, salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya ditangkap oleh Densus 88.
Baca: Repdem Beri Bantuan ke Taekwondo Akademi RTA Yogyakarta
Oleh sebab itu, dia meminta agar sistem pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan yang berlangsung di Universitas Brawijaya perlu segera dilakukan evaluasi. Sehingga tidak adalagi civitas akademika yang merendahkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.
“2 peristiwa dimasa lampau dan postingan yang terkesan merendahkan kedudukan Pancasila menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pendidikan yang saat ini berlangsung di Universitas Brawijaya. Tentunya harus ada atensi khusus dari pihak kampus untuk mengevaluasi proses pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan,” sebut Redam.
Dia mengaku siap ketika diminta oleh pihak kampus ataupun mahasiswa untuk melaksanakan diskusi terkait dengan Hari Lahir Pancasila. Bahkan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Singosari itu juga menyebutkan berbagai tokoh nasional yang memiliki kompetensi untuk membantu meningkatkan standar pengajaran pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan di Universitas Brawijaya.
“Ada banyak, ada Bapak Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang dalam disertasinya manpu mengulas latar belakang historis dan filosofis Pancasila dengan sangat komperhensif. Selain itu juga ada Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Hariyono yang pernah menjabat sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” papar Redam.
