Ikuti Kami

Reses Emanuel Kolfidus, Guru Pertanyakan Kesejahteraan

Terlambatnya gaji, Tambahan Penghasilan (Tamsil), sertifikasi, serta usulan Pendidikan Profesi Guru (PPG), nasib peserta PPPK.

Reses Emanuel Kolfidus, Guru Pertanyakan Kesejahteraan
Anggota DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan, Emanuel Kolfidus, S.Pd.

Sikka, Gesuri.id -  Anggota DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan, Emanuel Kolfidus, S.Pd menemukan para guru, khususnya guru honor, baik honor momite maupun honor yayasan, mempertanyakan bagaimana perhatian pemerintah dan DPRD terhadap nasib dan kesejahteraan mereka. 

Baca Sindikat Politik Soal Masa Jabatan Presiden Menjebak Jokowi

Hal ini, ditemukan oleh Emanuel yang menggelar reses masa sidang I DPRD NTT, selama sepekan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Reses dilakukan di tiga sekolah menengah, masing-masing, di SMAN 1 Nita, SMAN KangaE dan SMK Tunas Harapan Tilang, mayoritas guru honor mengeluhkan kesejahteraan mereka yang belum baik, dimana gaji yang mereka peroleh rata-rata masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). 

Sebagaimana diketahui, UMP Provinsi NTT sebesar Rp1.975.000. Keluhan lain, menyangkut sarana dan parasaran pendidikan seperti Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (USB), laboratorium, perpustakaan dan sarana MCK.

Hal  lain yang dipersoalkan adalah sering terlambatnya pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan (Tamsil) dan sertifikasi, serta usulan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sulit diakses, dan isu terkini adalah nasib peserta PPPK yang sudah lulus seleksi. 

Terhadap berbagai pertanyaan ini, Emanuel Kolfidus yang akrab disapa EK, menjelaskan sejumlah perjuangan yang dia lakukan sebagai wakil rakyat Komisi V DPRD NTT yang membidangi masalah pendidikan, bahwa Komisi V DPRD sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Keuangan Daerah dan disepakati sejumlah rekomendasi tindak lanjut. 

Di samping itu, sejak tahun anggaran 2019, Komisi V DPRD NTT sudah memperjuangkan alokasiTamsil bagi 11 ribu guru honor komite dan guru tidak tetap yayasan di NTT sebesar Rp450.000 per bulan. Komisi V juga sudah merekomendasi proses segera bagi mereka yang telah lulus seleksi PPPK Tahap I maupun Tahp II. 

Sedangkan berkaitan dengan srana dan prasaran, EK menganjurkan sekolah untuk segera membuat proposal usulan dan dikirim melalui aplikasi KRISNA. 

"Sekarang, semua urusan sudah menggunakan sistem digital, jadi sekolah dan rekan-rekan guru harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi," tandas Ketua Bapemperda DPRD NTT ini. 

Baca Sastra Jendra, Bingkai Moral Agar Tak Tamak Kekuasaan

Di luar masalah pendidikan, EK menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat ia juga memperjuangkan pembangunan infrastruktur seperti jalan Waipare - Bola, Jalan Bokang-Wailamun, juga bantuan alat pertanian seperti hand tactor, cuktivator dan mesin pompa air. Perjuangan lainnya adalah bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), rumah layak huni dan sumur bor di Desa Tanaduen yang saat ini sudah dinikmati warga. 

Saat pandemi covid 19 sedang mencapai puncak di 2020, DPRD NTT memperjuangkan bantuan sosial untuk masyarakat kelurahan berupa beras dan uang tunai untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi covid 19.

 

Kontributor yogen sogen

Quote