Ikuti Kami

Umroh Harus Jadi Perhatian Utama Pemerintah

Politisi PDI Perjuangan menilai agen umroh harus memberikan jaminan kepada pemerintah untuk menghindari penipuan.

Umroh Harus Jadi Perhatian Utama Pemerintah
Sejumlah calon jemaah umroh Abu Tour yang mengalami penundaan keberangkatan berkumpul di Kantor Cabang PT Abu Tour Palembang, Jumat (9/2). Sekitar 7.562 calon jemaah umroh Abu Tour dari Sumsel yang dijadwalkan berangkat dari Januari-Juni 2018 menuntut kejelasan karena belum diberangkatkan dan terancam gagal berangkat.

Jakarta, Gesuri.id - Banyaknya masyarakat yang tertipu agen umroh bodong membuat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi VIII DPR RI menyoroti permasalahan umroh. Hal ini disampaikan oleh salah satu Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat ditemui di Jakarta, Senin (5/3).

"Persoalan yang dihadapi sekarang adalah banyak jamaah umroh tertipu oleh travel umroh, dan jumlah travelnya itu ternyata terus bertambah," ujar Diah.

Menurut Diah, hingga saat ini sudah ada 7 travel umroh yang terdata sebagai agen bodong dan sangat mungkin terus bertambah. Kerugian yang diakibatkan pun tidak main-main, Diah mengatakan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah.

"Nah, ini kan persoalan serius untuk tidak dibicarakan, atau dianggap tidak bisa diselesaikan," kata Diah.

Lebih lanjut, Diah menjelaskan sejauh ini regulasi yang mengatur agen travel umroh baru sebatas perizinan, belum ada sistem pengawasan yang dibangun.

"Nah bagaimana sih sebenarnya travel itu bisa diamini untuk menjalankan praktik umroh? Berarti kan harus ada jaminan, harus ada sistem, itu yg menurut saya harus segera dibicarakan antara DPR dengan Kemenag," tegas Diah.

Menurut Diah, sistem monitoring atau pengawasan terhadap travel umroh menjadi penting untuk mendeteksi antara visa yang tersedia dan paket yang terjual.

"Kalau haji kan sistemnya sudah berjalan, umroh memang mungkin harus dibikin siskohat kayak haji gitu," katanya.

Quote