Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan perlunya langkah serius dari Pemerintah untuk segera membenahi tata niaga impor baja dan memperkuat industri baja nasional melalui hilirisasi produk baja dalam rangka penyelamatan industri baja nasional.
Hal ini ia sampaikan usai Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Selasa (30/9/2025).
Adisatrya menyoroti beban utama Krakatau Steel yang masih berkutat pada persoalan utang.
“Dari total utang perusahaan, sekitar 30 persen berasal dari swasta dan sudah berhasil direstrukturisasi dengan potongan pokok (haircut) yang signifikan,” ungkapnya.
Namun, ia menjelaskan bahwa sisa utang mayoritas berada di bank-bank Himbara yang tidak memungkinkan dilakukan pemotongan.
“Hal ini karena berpotensi merugikan negara, bahkan menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan modal dari perbankan lain dengan status kolektabilitas Krakatau Steel yang kini turun ke level 2,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adisatrya mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI berkomitmen mendukung pelaksanaan dan percepatan restrukturisasi utang Krakatau Steel serta penyediaan modal kerja oleh Danantara.
“Semua ini untuk penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi keberlanjutan usaha PTKS,” ucapnya.
Selain persoalan utang, Adisatrya juga menyoroti derasnya impor baja murah asal Cina yang membanjiri pasar domestik dengan harga yang tidak masuk akal.
“Tidak adil jika pedagang atau trader bermodalkan ruko, mesin fax, dan komputer bisa mengimpor jutaan ton baja, lalu membanjiri pasar nasional. Sementara Krakatau Steel dan produsen baja lainnya yang punya fasilitas produksi dan mempekerjakan banyak tenaga kerja justru semakin tertekan,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahkan salah satu perusahaan baja internasional besar terpaksa menutup pabriknya di Surabaya akibat ketatnya persaingan dengan produk impor.
“Situasi ini menjadi peringatan serius bagi Krakatau Steel yang fokus operasinya hanya di Indonesia,” ujarnya.
Legislator PDI Perjuangan tersebut juga memastikan DPR RI, khususnya Komisi VI, akan mendorong Pemerintah dan perbankan nasional agar memberi dukungan penuh dalam memperbaiki tata kelola industri baja nasional.
“Perbaikan tata niaga impor baja dinilai menjadi kunci agar Krakatau Steel dapat kembali sehat dan berdaya saing di pasar domestik maupun internasional,” jelas Adisatrya.
Menurutnya, Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Krakatau Steel sebagai BUMN memiliki tujuan yang sama dengan Komisi VII DPR RI yang membidangi industri dan energi.
“Sehingga usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk Krakatau Steel yang datang dari Komisi VII selaras dengan kepentingan bersama, yakni menyelamatkan industri baja nasional,” ungkapnya
“Kami mendukung segala macam upaya ini, baik di Komisi VII maupun di Komisi VI. Tujuannya sama, untuk memperbaiki kondisi PT Krakatau Steel dan juga industri baja nasional,” pungkasnya.
