Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku, Andre Taborat, menyuarakan kemarahannya terhadap maraknya aktivitas penangkapan telur ikan terbang secara ilegal oleh ratusan kapal dari luar Maluku di wilayah perairan provinsi tersebut.
“Kalau kita akumulasi dari pantauan teman-teman di daerah, ada sekitar 300 kapal yang menangkap telur ikan terbang. Dari jumlah itu, hanya 14 kapal atau sekitar 5% yang memiliki izin. Artinya, 95% sisanya melakukan aktivitas ilegal,” kata Taborat, dikutip pada Jumat (30/5/2025).
Menurut data resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, hanya terdapat 14 kapal yang memiliki izin operasi, dan 11 di antaranya berbasis di Dobo. Namun di lapangan, sekitar 300 kapal beroperasi di wilayah perairan Maluku yang mencakup kawasan Seram, Aru, Kei, hingga Tanimbar.
Taborat menyebut aktivitas kapal-kapal ilegal ini sebagai bentuk penjarahan besar-besaran terhadap sumber daya laut Maluku.
“Ini bukan lagi pencurian, ini penjarahan. Eksploitasi hitam yang terjadi terang-terangan di depan mata kita,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hasil tangkapan dari kapal-kapal ilegal tersebut tidak tercatat dalam data resmi provinsi dan justru masuk ke pasar gelap.
Lebih menyakitkan, lanjut Taborat, telur ikan terbang yang memiliki nilai gizi tinggi justru diekspor ke luar Maluku seperti ke Jawa, Jepang, Tiongkok, Korea, dan Singapura. Sementara di sisi lain, banyak anak-anak di Maluku masih mengalami kekurangan gizi dan stunting.
“Bayangkan, hasil laut kita yang bergizi disantap enak oleh orang di luar sana, sementara anak-anak Maluku kekurangan gizi. Ini sangat memilukan,” ujarnya.
Taborat mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik ilegal ini dengan memanfaatkan seluruh kewenangan yang dimiliki.
Ia juga menyerukan keterlibatan aparat keamanan seperti TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin Pattimura turun dari tiang gantungan atau Martha Cristina Tiahahu muncul dari Laut Banda. Tapi kami berharap Gubernur bertindak tegas. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri bersama Gubernur dalam memerangi kejahatan penjarahan laut ini,” pungkasnya.
