Jakarta, Gesuri.id - Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan reses (Kunres) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 ke Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya pada 19-23 Juni 2025.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk berdialog secara langsung dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra kerja seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kantor Wilayah Imigrasi, Kantor Wilayah Pemasyarakatan dan perwakilan Komnas HAM guna memperoleh informasi, masukan, dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang berjalan.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
"Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan menjaring usulan dari mitra kerja di wilayah Sorong sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan program kerja kelembagaan ke depan," jelas Andreas.
Pemilihan Kota Sorong sebagai lokasi kunjungan reses Komisi XIII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, kata Andreas, didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang mencerminkan kompleksitas persoalan hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, dan hak asasi manusia (HAM) di wilayah Papua Barat Daya.
"Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan pembangunan kelembagaan dan pelayanan publik yang masih dalam proses konsolidasi," kata Andreas.
Selain itu, lanjut Andreas, isu pemasyarakatan di Provinsi Papua Barat Daya juga menjadi perhatian mendesak. Salah satu kasus yang menonjol baru-baru ini adalah insiden kaburnya warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari Lapas Kelas IIB Sorong, yang mengindikasikan persoalan over-kapasitas, kekurangan personel pengamanan, dan minimnya infrastruktur pendukung.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
Ditambahkan Andreas, isu pelanggaran HAM juga menjadi sorotan utama di Provinsi Papua Barat Daya, di mana laporan dari lembaga nasional dan lokal mengindikasikan masih maraknya kasus kekerasan bersenjata, pengungsian sipil akibat konflik bersenjata, serta dugaan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan perempuan.
"Diharapkan, kunjungan ini mampu menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme layanan publik dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam menjawab tantangan hukum, sosial, dan kemanusiaan di Provinsi Papua Barat Daya." Tandasnya.
