Jakarta, Gesuri.id - Politisi Senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menegaskan jawaban Presiden Jokowi yang diwakili Mensesneg Pratikno atas pertanyaan Ketum Partai Demokrat AHY soal keterlibatan Muldoko dalam kasus upaya meng-KLB kan Partai Demokrat, adalah sangat tepat.
Melalui Mensesneg, menurut Andreas, presiden menjawab bahwa urusan KLB adalah urusan internal rumah tangga PD.
Baca: Endro Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pringsewu
Dengan demikian, lanjut Andreas, dengan jawaban tersebut gagalah upaya PD untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada Parpol.
"Sebagaimana upaya "framing opini" Jokowi mempraktikan politik interveni Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Malarangeng dalam beberapa diskusi di media elektronik," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Gesuri, Sabtu (6/2).
Andreas menjelaskan dari kasus ini sebenarnya beberapa pelajaran bisa diambil, pertama, urusan internal parpol seharusnya jangan dibawah ke ruang publik.
"Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," ujarnya.
Kedua, "framing" opini yang diluar konteks, nampaknya tidak laku lagi menjadi jualan politik.
Baca: Gilbert Ragukan Kredibiltas Lembaga Pemberi Gelar ke Anies
Masyarakat dan media semakin kritis, ujar Andreas, sehingga menempatkan framing opini seperti halnya mensejajarkan Pemerintah Jokowi dan rejim Orde Baru terasa aneh dan tidak masuk diakal publik.
"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya kedepan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing sehingga energi bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang lebih besar yang sedang dihadapi," ungkap Andreas.