Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, menyampaikan sejumlah catatan penting hasil pengawasan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.
Menurutnya, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
"Berdasarkan hasil temuan kami, memang masih ada beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Mulai dari penentuan syarikah, penerbitan visa, proses pemberangkatan, hingga pemondokan di mana banyak jemaah yang terpisah. Termasuk juga penjemputan dari hotel ke Arafah yang dilakukan berdasarkan syarikah masing-masing," ujar Ansari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/6).
Ia menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Kementerian Agama dan Ditjen PHU sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan DPR RI. Ansari memastikan bahwa evaluasi ini tidak akan berhenti di lapangan saja.
"Fakta-fakta lapangan sudah kami teruskan ke Kemenag dan Dirjen PHU. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Kami di Timwas Haji DPR RI akan terus menyuarakan dan mengawal catatan-catatan ini dalam berbagai rapat di DPR," tegasnya.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Ansari menegaskan bahwa upaya ini adalah bentuk ikhtiar nyata untuk memastikan agar pelaksanaan ibadah haji ke depan berjalan lebih baik, lebih tertib, dan seluruh jemaah haji Indonesia dapat menerima pelayanan maksimal dari negara.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan hak-haknya secara penuh, termasuk pelayanan yang aman, nyaman, dan layak selama menjalankan rukun Islam kelima ini," tutup Ansari kader PDI Perjuanga.
