Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema optimistis kapabilitas Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai kader PDI Perjuangan dalam mewujudkan salah satu Trisakti Bung Karno yaitu Berdikari di Bidang Ekonomi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca: Ahok Siap Diajak Erick Thohir Jadi Bos BUMN
BTP, lanjutnya, yang memiliki visi kerakyatan cocok untuk mengawal BUMN sesuai filosofi dan ajaran Bung Karno, penggagas dan pendiri BUMN, untuk mewujudkan visi kedaulatan ekonomi dan ekonomi kerakyatan.
“Bung Karno mendirikan BUMN dengan orientasi kerakyatan. BUMN harus dikelola oleh figur pemimpin yang memiliki keberpihakan pada rakyat. Saya yakin, sebagai kader PDI Perjuangan, Ahok yang memiliki visi kerakyatan dapat mewujudkan visi Bung Karno di BUMN. Ahok akan berjuang agar kehadiran BUMN dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar wakil rakyat dari Provinsi NTT yang kerap dipanggil Ansy Lema dalam keterangan tertulisnya kepada Gesuri, Jumat (15/11).
Menurut juru bicara BTP pada Pilgub DKI Jakarta 2019 itu, mantan gubernur Jakarta tersebut unggul dan menonjol dalam aspek integritas, kapasitas, prestasi kerja dan rekam jejak teruji. Dengan karakter Ahok yang Bersih, Transparan dan Profesional, ia bisa dan siap membantu rakyat dalam sektor apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini kunci utamanya untuk bisa membenahi, memperbaiki dan mentransformasi BUMN.
“Integritas adalah relasi antara seorang pemimpin dengan nilai-nilai utama dalam dirinya. Ahok menonjol dari sisi ini karena ia pemimpin bersih dan jujur. Sementara kapasitas menyangkut relasi antara seorang pemimpin dengan kemampuan kerja atau kinerjanya. Kapasitas menyangkut kompetensi dalam kerja. Ahok hebat dalam manajerial skill,” ungkap Ansy.
Apalagi pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi yang menggeser Kabinet dari INDONESIA KERJA ke INDONESIA MAJU sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya memiliki rekam jejak dan kapasitas teruji, tetapi pemimpin yang dapat menjadi role model kepemimpinan yang dapat menjadi inspirasi keteladanan. Juga pemimpin yang mampu mengerti dan menerjemahkan visi Jokowi: tidak hanya pada level paradigmatis, tetapi dapat menerjemahkannya ke level praksis.
“Dua kriteria ini ada pada Ahok. Perlu diingat bahwa Ahok pernah menjadi wakil gubernur Jokowi, sehingga ia diyakini punya pengalaman untuk menerjemahkan visi dan kebijakan Jokowi di BUMN. Ada chemistry antara Jokowi-Ahok ketika mereka membangun Jakarta,” kata mantan Dosen tersebut.
Karena itu, Ansy menilai bahwa BUMN seperti Pertamina atau PLN menuntut seorang nakhoda dengan standar dan kualitas di atas rata-rata. Ahok yang berlatar belakang sarjana Geologi, pernah memimpin korporasi dan dengan pengalaman sebagai kepala daerah, tentu mampu menjalankan tugas yabg dipercayakan. Apalagi, Ahok adalah seorang pembelajar cepat.
Baca: Ahok Diajak Erick Thohir Karena Kemampuan
“Pertamina dan PLN adalah dua BUMN yang biasa menangani proyek di atas 10 trilyun membutuhkan pemimpin yang cermat, detil dan teliti. Ahok memiliki hal ini. Filosofi perusahaan milik negara memiliki dua tujuan, yakni mengejar profit dan menjalankan public service offering (mengupayakan pelayanan bagi publik),” ujar Ansy.
Jika Ahok dipercaya memimpin Pertamina, tugasnya yang utama adalah memastikan distribusi BBM mamou menjangkau seluruh pelosok Nusantara dan memastikan harga BBM bisa dikendalikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM. Selain itu, karena defisit anggaran negara terbesar dari sektor energi migas, maka kerja prioritasnya adalah menaikkan produksi minyak nasional.
"Kita defisit dari energi sebesar 50% dan Presiden Joko Widodo tahu bahwa orang yang bisa bantu kurangi defisit adalah Ahok", tambah Ansy.
Sementara jika ditempatkan di PLN, tugas utama Ahok adalah mendorong percepatan pembangunan listrik 35.000 megawatt yang merupakan program inti Jokowi. Target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila didukung listrik.
Ansy menambahkan figur Ahok sebagai aktor, pelaku transformasi. Diharapkan kepemimpinannya bisa membawa virus baik bagi kinerja korporasi. Virus baik ini selanjutnya menjadi kultur baru dan sistem kerja BUMN yang bermuara pada penciptaan habitus baru dalam kerja BUMN.
"Untuk tujuan ini, butuh Ahok yang tidak saja seorang reformis, tapi juga pendobrak", terang Ansy.
Ansy meyakini kemampuan Ahok untuk membersihkan BUMN dari para pemburu rente (rent-seeker). Ia berani pasang badan berhadapan dengan mafia migas. Karena itu, Ahok lebih tepat jika ditempatkan sebagai Direktur Utama, bukan di jabatan lain. Ahok adalah eksekutor, sehingga mestinya ia ditempatkan sebagai Direktur Utama.
"Beri Ahok pekerjaan, bukan beri dia jabatan. Dan itu adalah Dirut", tegasnya.
Ansy mengklarifikasi sejumlah opini yang berkembang, salah satunya adalah Ahok tidak dapat memimpin BUMN karena dirinya adalah kader PDI Perjuangan. Menurut Ansy, Ahok bukan pengurus struktural partai PDI Perjuangan. Dia hanya kader PDI Perjuangan. UU hanya mengatur larangan bagi pengurus partai untuk menjadi pimpinan BUMN, bukan kader partai.
Baca: Ahok Cocok Tangani BUMN yang Sakit
“Lalu, terkait kekhawatiran Ahok terjebak dalam moral hazard karena ia kader partai tidak beralasan. Ahok adalah sosok yang tidak pernah mau terjebak pada konflik kepentingan (conflict of interest). Ia selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia selalu berpesan agar pejabat publik tidak boleh terjebak oleh konflik kepentingan apapun, baik dari partai, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Dan dia berkomitmen untuk itu,” lanjut Ansy.
Terkait polemik kelayakan Ahok memimpin sebuah BUMN, Ansy Lema mendasarkan pada UU No.19/2003 Tentang BUMN. Di pasal 45 ayat 1 termuat bahwa larangan bagi seseorang menjadi dirut BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
“Ahok kan tidak pernah merugikan keuangan negara. jadi tidak ada hambatan bagi Ahok menjadi dirut Pertamina atau PLN,” pungkasnya.
