Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mempersoalkan rendahnya serapan anggaran Ditjen Perkebunan.
Ansy menilai, realisasi bantuan penanganan Covid-19 menjadi hal yang sangat krusial.
Baca: PDI Perjuangan & Rieke Diah Resmikan Bedah Rumah Nenek Nemah
Hal itu dikatakan Politikus PDI Perjuangan itu, ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR-RI bersama Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, baru-baru ini.
Ansy mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu telah mengatakan dengan tegas bahwa Covid-19 adalah situasi extra ordinary sehingga membutuhkan penanganan serius.
"Saya mendesak Kementan segera merealisasikan anggaran untuk menolong rakyat terdampak Covid-19. Mengapa serapan anggaran masih dibawah 50 persen," ujar Ansy.
Dan salah satu Direktorat Jenderal yang masih rendah penyerapannya adalah Ditjen Perkebunan. Ansy mengungkapkan, dua kegiatan prioritas di Ditjenbun penyerapannya masih sangat rendah, yaitu kelapa genjah di pekarangan dan padat karya perkebunan.
"Dua kegiatan ini menjadi catatan saya saat pembahasan realokasi dan refocusing anggaran lalu. Untuk itu, saya dengan tegas mempertanyakan urgensi dan efektivitas kegiatan tersebut dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19. Saya mendesak Dirjen Perkebunan untuk bisa menjelaskan mengapa realisasi anggaran dua kegiatan prioritas ini masih sangat jauh tertinggal," ujar Ansy.
Ansy juga mempertanyakan penanganan kasus virus flu babi Afrika (ASF) kepada Ditjen Peternakan dan Hewan (PKH).
"Kepada Dirjen PKH, dengan tegas saya mempertanyakan lagi penanganan kasus Virus Flu Babi Afrika yang menyerang beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sudah sampai mana penanganan kasusnya?," ujar Ansy.
Baca: Organisasi Pancasilais Dukung PDI Perjuangan Lawan Radikalis
Ditjen PKH juga telah membentuk sebuah tim ahli untuk menangani kasus ini terutama untuk membuat vaksin. Ansy pun mendesak tegas Ditjen PKH untuk menjelaskan apakah sudah dihasilkan vaksin untuk virus ASF atau belum.
Ansy juga menyoroti rencana impor sapi dan kerbau yang akan dilakukan PKH. Dari presentasi Ditjen PKH, hingga kini daging sapi dan Kerbau masih defisit, artinya negeri ini masih terus mengimpor.
"Sampai kapan kita harus terus mengimpor daging sapi dan kerbau dari India dan Brazil? Padahal Indonesia mempunyai potensi sapi dan kerbau unggul," ujarnya.