Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, angkat bicara terkait wacana penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pernyataannya, Aria Bima menekankan penundaan ini bukan semata-mata sebuah kemunduran, melainkan cerminan kedewasaan kebijakan negara dalam menghadapi keterbatasan dan memprioritaskan kebutuhan mendesak rakyat.
“Ketika penundaan pembangunan IKN terjadi, kita berpikir, kita bertanya, apakah ini sebuah kemunduran dari semangat pemerataan? Atau justru ini adalah cermin kebijakan negara harus berani memprioritaskan yang paling penting bagi rakyat?,” kata Aria, dikutip pada Selasa (29/7/2025).
Ia menyoroti realitas tantangan nasional saat ini, mulai dari keterbatasan anggaran, gejolak ekonomi global, melonjaknya kebutuhan pokok, hingga angka pengangguran yang meningkat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
“Di tengah anggaran yang terbatas, kejualan ekonomi dunia, dan juga kebutuhan bahan pokok yang semakin mendesak, kalau saya tambahkan dengan semakin banyaknya pengangguran akhir-akhir ini, PHK di beberapa daerah terkait dengan PHK industri, kalau saya tambahkan data dari PBB bahwa 60 persen penduduk kita dalam setrata miskin, saya mengajak kita untuk tidak hanya membaca keputusan ini dari angka dan dokumen, tetapi juga dari ruang batin bangsa yang terus belajar tumbuh dan dewasa, yang terus tumbuh secara matang,” ungkapnya.
Dengan menggunakan analogi yang kuat, Aria Bima menekankan pentingnya jeda dalam pembangunan demi memperkuat fondasi bangsa.
“Bukankah pohon yang kokoh seringkali harus tahu kapan berhenti tumbuh, agar akarnya menguat sebelum kembali menjulang. Demikian pula dengan IKN,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja otorita IKN hingga tahun 2024 yang telah menyerap anggaran sebesar Rp626,24 miliar dari total pagu Rp672,11 miliar. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju IKN sebagai simbol peradaban bangsa masih panjang, dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun hingga tahun 2028.
“Kerja keras yang patut diapresiasi. Tetapi perjalanan masih panjang,” tegas Aria.
Pernyataan Aria Bima ini menjadi refleksi penting dalam membangun IKN secara lebih bijak, bertahap, dan berpihak pada kondisi riil rakyat Indonesia hari ini.
