Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah rencana besar pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Tujuannya adalah menciptakan kota yang modern, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.
Menurut Edi, percepatan proyek harus mempertimbangkan situasi ekonomi nasional dan skala prioritas pembangunan.
"Tentu kita hormati keinginan beliau. Akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi hari ini," kata Edi kepada Tribunnews.com, Rabu (30/7/2025).
Edi menekankan, masih banyak program strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
Dia mencontohkan program Koperasi Merah Putih yang membutuhkan dana Rp 400 triliun, serta Makan Beras Gizi (MBG) pada tahun depan yang diperkirakan menyedot anggaran hingga Rp 2.017 triliun.
Selain itu, menurut Edi, sejumlah belanja mandatori seperti alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan masih menyisakan persoalan.
Kemudian, pembangunan 100 Sekolah Rakyat yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 20 triliun, belum termasuk program ketahanan pangan dan sektor-sektor prioritas lainnya.
"Kami yakin Pak Presiden tau mana yang harus didahulukan," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono untuk mempercepat pembangunan IKN.
Menurutnya, Prabowo meminta agar seluruh sarana dan prasarana di IKN dapat siap untuk menjalankan pemerintahan dalam waktu 3 tahun.
"Sekarang otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan," sambung Prasetyo.
