Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengingatkan Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade tak ikut campur dengan urusan internal BUMN.
Hal ini menyusul pernyataan Andre yang mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Komut Pertamina.
Baca: Ahok Mulai Beberkan Kecurangan di Pertamina
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur. Selain organ perusahaan, tidak boleh mencampuri BUMN," tegas Bima, Rabu (16/9).
Menurut Bima, Komisi VI memiliki tugas untuk mengukur laba korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
"Itulah batas-batas yang membatasi kita untuk tidak ikut-ikut bicara soal menjagokan siapa dan minta mundur atau tidak, terbatas pada pasal itu. Andre ini kan semangatnya menggebu-gebu sehingga lupa pasal itu," sambung Bima.
Kendati demikian, Bima pun tak membenarkan sikap Ahok yang membongkar masalah internal manajemen Pertamina di hadapan publik.
Aria menilai substansi yang disampaikan Ahok penting, namun penyampaiannya begitu salah.
"Kalau komisaris harus tahu tempat dan waktu disampaikan teguran kepada Pertamina itu kepada siapa dan forumnya. Tentunya itu kepada pemegang saham, pada saat RUPS itulah Basuki Tjahaja Purnama itu sebagai komisaris Pertamina," ungkap Bima.
Sebelumnya Andre meminta Jokowi untuk mencopot Ahok dari posisinya sebagai Komut Pertamina. Selain dianggap menimbulkan kegaduhan dengan masalah internal Pertamina, Andre, lewat cuitannya, juga menilai kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu biasa-biasa saja.
Baca: Ahok Kenang Sekda DKI, Sosok yang Rajin & Cakap Bekerja
Di sisi lain, Ahok memang membongkar "aib" jajaran direksi Pertamina, mulai dari perihal gaji sampai kebiasaan melobi menteri demi sebuah jabatan tertentu.
Namun tak hanya itu, Ahok juga menyampaikan usulan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja demi efisiensi tata kelola.
