Mamuju. Gesuri.id - Anggota DPR RI Arwan Aras mengaku akan mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Sulawesi Barat. Termasuk menindaklanjuti jika ada temuan bantuan sosial salah sasaran.
Legislator daerah pemilhan (Dapil) Sulawesi Barat ini mengakui, jika benar ada beberapa wilayah belum menerima atau menyalurkan bansos.
Baca: Mensos Terbitkan Nomor Layanan Pengaduan Bansos Covid-19
"Akan ada nantinya rapat evaluasi apalagi kami dari anggota DPR-RI komisi VIII tetap memonitoring itu dan ini yang akan kita Lakukan perbaikan kedepannya terkait pendataan itu agar Bantuan tersalurkan dengan baik,"kata Arwan Aras di Mamuju, Rabu, (17/6).
Arwan mengatakan, sampai saat ini dirinya belum menerima laporan kendala penyaluran bantuan sosial di Sulbar. Namun begitu, menurut dia, pendataan penerima manfaat bantuan sosial dinilai masih ada kendala.
"Karena data daerah dan pusat belum sinkron, sehingga penyaluran bantuan belum merata dan terkesan tidak tepat sasaran. Masalah pendataan bukan hanya terjadi di Sulbar melainkan seluruh daerah di Indonesia," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Karena itu, Arwan berpesan agar pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi, berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mengatasi permasalahan data masyarakat yang hingga kini masih ada masalah atau tidak sinkron.
"Kalau pendataan PKH, Kube semua itu banyak yang tidak tepat sasaran dan itu fakta, semua ini terjadi karena pendataan yang tidak tepat," jelasnya.
Di ketahui, sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Barat telah menerima dan menyalurkan bantuan sosial. Namun ada pula daerah yang belum menyalurkan bantuan tersebut akibat beberapa kendala.
Baca: Warga Surabaya yang Belum Dapat Bansos Diharapkan Melapor
Bantuan yang di maksud yakni Bantuan Program Keluarga Harapan(PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Dan Bantuan Sosi Tunai (BST) dari kementerian Sosial RI, untuk masyarakat yang terdampak wabah Pandemi Covid-19.
"Penyaluran bantuan akan dievaluasi secara nasional, dan DPR RI akan mengawal hal tersebut," pungkasnya.
