Jakarta, Gesuri.id - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya penguasaan data oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan setiap program dan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Aulia menekankan seluruh kebijakan ke depan harus berbasis data empiris, mulai dari pemetaan desil masyarakat hingga kebutuhan riil di masing-masing sektor.
Ia mengingatkan para kepala dinas, kepala bidang, hingga camat agar tidak abai terhadap penguasaan data sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Saya tidak akan mentolerir pejabat yang buta terhadap data. Dinas Pendidikan, misalnya, harus tahu berapa jumlah sekolah, kondisi sekolah, mana yang perlu rehab ringan, sedang, berat, hingga sekolah yang belum memiliki toilet yang representatif," tuturnya, Minggu (08/02).
Menurut Aulia, penguatan sektor pendidikan di Kukar diarahkan pada perbaikan ruang belajar, sanitasi sekolah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.
Seluruhnya harus ditopang dengan data yang akurat dan terintegrasi.
Ia mengingatkan peran camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah agar memiliki data kemiskinan secara detail, termasuk jumlah warga miskin, lokasi tempat tinggal, serta faktor penyebabnya.
"Dengan data yang jelas, intervensi yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Kita ingin data di Kukar ini satu pintu, tidak berbeda-beda di setiap OPD," ujarnya.
Selain itu, Aulia mendorong terwujudnya birokrasi yang fleksibel, cepat, dan solutif.
Ia meminta jajaran OPD tidak lagi bersikap pasrah dengan alasan keterbatasan anggaran, tetapi mampu mencari solusi kreatif, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Birokrasi hari ini membutuhkan pejabat yang kreatif dan solutif, bukan hanya menjalankan rutinitas," katanya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Aulia menekankan pentingnya fiscal craftsmanship, yakni pengelolaan APBD yang fokus pada belanja modal produktif dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Ia meminta Sekretaris Daerah untuk mengawal agar hingga akhir Februari setiap OPD telah menyusun kebutuhan fiskal minimum.
"Kebutuhan fiskal minimum ini akan kita kunci sebagai dasar menjalankan tugas pokok, fungsi, dan pelayanan dasar," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial Kukar, Yulandris mengemukakan, angka kemiskinan di Kabupaten Kukar hingga 2025 tercatat sekitar 104.689 kepala keluarga.
Data tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan gabungan data Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga (P3KE).
