Bandar Lampung, Gesuri.id – Tragedi banjir yang kembali merenggut korban jiwa di Kota Bandar Lampung memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Pengamat kebijakan publik dan lingkungan, Endro S. Yahman, menilai bencana yang terus berulang ini merupakan sinyal merah adanya persoalan serius dalam tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan daerah.
Endro yang juga mantan anggota DPR RI menyampaikan duka mendalam bagi keluarga korban. Namun, ia menegaskan bahwa hilangnya nyawa dalam bencana ini seharusnya bisa dihindari jika fungsi mitigasi berjalan optimal.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
"Saya ikut berdukacita kepada keluarga korban. Seharusnya kejadian seperti ini tidak perlu terjadi. Pemerintah kota memiliki BPBD yang bertugas memitigasi dan mengendalikan potensi dampak bencana banjir," ujar Endro, Minggu (8/3/2026).
Menurut Endro, banjir yang konsisten melanda menunjukkan bahwa pemerintah daerah kemungkinan besar masih terjebak pada pencapaian administratif semata, sementara implementasi kebijakan lingkungan di lapangan masih sangat lemah.
Ia menyoroti dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi. Dokumen yang berisi analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut dinilai hanya menjadi pajangan regulasi.
"Nampaknya KLHS belum menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan. Akibatnya, daerah melampaui kapasitas ekologisnya dan memicu banjir. Kepatuhan pada regulasi masih di atas kertas semata," cetusnya.
Paradigma "Pemadam Kebakaran" Harus Diubah
Endro mendesak lembaga penanggulangan bencana untuk mengubah paradigma kerja, dari yang sebelumnya hanya bersifat pengendalian pascabencana menjadi pencegahan berbasis ilmu pengetahuan (science-based prevention).
Ia menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor—mulai dari data iklim BMKG, debit sungai Dinas PU, hingga data tutupan lahan Dinas Kehutanan—sebagai "bintang penuntun" dalam pengambilan keputusan.
"Respons pemerintah dalam evakuasi cukup baik, tapi itu masih reaktif, seperti pemadam kebakaran. Penanganan dilakukan setelah kejadian. Seharusnya pendekatan preventif dilakukan melalui prediksi dampak dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan," tambahnya.
Lebih jauh, Endro meluruskan pandangan umum bahwa banjir semata-mata soal drainase. Baginya, luapan air di selokan hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar: masifnya perubahan fungsi lahan.
Ia menyoroti hilangnya daerah resapan akibat pertumbuhan kota yang tidak terkendali, termasuk penggundulan bukit-bukit di sekitar Bandar Lampung.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Kita melihat banyak bukit yang dipangkas. Padahal, kualitas tutupan perbukitan sangat berpengaruh terhadap limpasan air hujan," jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Endro mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah dokumen rencana tata ruang (RTRW) dan pembangunan (RPJMD) benar-benar sinkron dengan kondisi ekologis di lapangan.
"Revisi tata ruang tidak bisa dilakukan terburu-buru tanpa audit kebijakan terlebih dahulu. Banjir ini adalah teguran alam bahwa pemerintah harus kembali ke pembangunan yang bertumpu pada ekologi," pungkasnya.
