Banyuwangi, Gesuri.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus menggencarkan operasi pasar hingga menjangkau desa-desa untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Perum Bulog, Bank Indonesia Jember, dan pelaku usaha setempat.
Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI Perjuangan, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa operasi pasar ini digelar secara bergilir di setiap kecamatan atau desa agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Hal ini agar menjaga harga bahan-bahan pokok di masyarakat, lokasinya atau sasarannya kami gilir di tiap kecamatan atau desa,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Kabupaten Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengatakan operasi pasar yang digelar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, mendapat antusiasme tinggi dari warga. “Di Desa Gintangan operasi pasar digelar selama tiga hari, mulai 15-17 September 2025, dan operasi pasar ini rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan, karena kami ingin harga tetap stabil,” jelasnya.
Nanin memaparkan, kegiatan ini berlangsung dengan dua pola: operasi pasar mandiri bekerja sama dengan Bulog yang digelar setiap hari, dan operasi gabungan bersama Bank Indonesia Jember yang dilakukan bulanan selama 3-4 hari.
Beragam bahan pokok disediakan dalam operasi pasar ini, mulai dari telur 450 kilogram per hari selama tiga hari, beras medium sebanyak tiga ton per hari seharga Rp67.500 per 5 kilogram, beras premium 500 kilogram selama tiga hari seharga Rp74.000 per 5 kilogram, hingga beras SPHP 990 kilogram seharga Rp57.500 per 5 kilogram.
Selain itu, tersedia minyak goreng 272 liter, 45 dus mi instan, tepung 40 kilogram, gula pasir 80 kilogram, serta gas elpiji 3 kg selama tiga hari.
“Masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau lewat operasi pasar yang kami gelar ini,” tutur Nanin.
Dengan langkah ini, Pemkab Banyuwangi berharap mampu menjaga stabilitas harga pangan, mengurangi tekanan inflasi daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terkendali.
