Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menginginkan kursi pimpinan MPR bukan semata mengejar profit politik.
Keinginan PDI Perjuangan untuk meraih kursi pimpinan MPR lebih didasari oleh motivasi ideologis.
Motivasi ideologis itu adalah amandemen terbatas UUD 45. Amandemen terbatas UUD 1945 itu merupakan cara untuk menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca: Mekanisme Pengisian Ketua MPR Tergantung Koalisi
"Kita mengharapkan pimpinan MPR yang akan datang adalah orang-orang yang memiliki komitmen melanjutkan agenda sekarang ini melaksanakan amandemen UUD 45. Jadi, sikap dan kepentingan PDI Perjuangan itu pada agenda strategis MPR," kata Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (2/8).
Oleh sebab itu, lanjut Basarah, jika sudah berkumpul dengan parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf lainnya, PDI Perjuangan akan mengusulkan proposal amandemen terbatas dilanjutkan pada periode mendatang.
"Sebagai satu syarat untuk koalisi menyusun pimpinan MPR. Jadi, syarat agenda strategis MPR akan diusulkan oleh PDI Perjuangan pada pembicaraan mengenai kesepakatan menyusun pimpinan MPR itu, sehingga yang terpenting adalah kesepakatan mengenai agenda amandemen terbatas itu," jelas Basarah.
Jika syarat itu tidak moncer, atau tidak mendapatkan perhatian, pihaknya akan mengambil alih.
"Seandainya usulan itu kurang mendapatkan respons positif dari parpol, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan mengusulkan sendiri kadernya menjadi Ketua MPR, karena memang tidak ada norma hukum yang melarang PDI Perjuangan untuk menjadi Ketua MPR," ungkap Wakil Ketua MPR ini.
Baca: PDI Perjuangan: Ahmad Basarah Jadi Calon Ketua MPR RI
PDI Perjuangan memang berkomitmen menghadirkan kembali GBHN, agar Indonesia memiliki landasan pembangunan semesta yang berkelanjutan.
Sebab, tanpa GBHN seperti di masa sekarang, pembangunan Indonesia hanya bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Namun, RPJP ini rawan berganti ketika ada pergantian pemerintahan. Hal itu membuat pembangunan menjadi tak berkesinambungan.
