Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri menegaskan kemiskinan bukan semata-mata disebabkan oleh kegagalan individu, melainkan berakar pada persoalan struktural dalam pembangunan yang menciptakan ketimpangan sejak awal.
“Dalam banyak kasus, kita tergoda menyalahkan sikap dan mentalitas individu. Padahal, kemiskinan struktural seperti sebuah permainan yang aturannya sudah ditentukan sejak awal,” kata Prof. Rokhmin, dikutip Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa ketimpangan sudah terlihat sejak akses terhadap pendidikan. Anak dari keluarga mampu memiliki peluang lebih besar untuk mengenyam pendidikan berkualitas, memanfaatkan teknologi, serta membangun jejaring sosial yang luas. Sementara itu, anak dari keluarga kurang mampu harus berjuang lebih keras bahkan sebelum memasuki ruang kelas.
Menurutnya, ketika kualitas pendidikan tidak merata, maka peluang masa depan juga menjadi timpang. Kondisi ini kemudian berlanjut pada aspek lain seperti kepemilikan modal dan akses terhadap koneksi sosial.
Rokhmin menilai, mereka yang memiliki modal awal cenderung lebih berani mengambil risiko dalam berusaha, memiliki ruang untuk bangkit dari kegagalan, serta lebih cepat berkembang. Sebaliknya, bagi kelompok miskin, satu kegagalan saja dapat berdampak besar dan mempersempit pilihan hidup mereka.
Ia juga menyoroti peran kebijakan publik yang belum sepenuhnya menjadi penyeimbang ketimpangan. Program bantuan yang tidak tepat sasaran, regulasi yang rumit bagi usaha kecil, serta biaya perizinan yang tinggi dinilai justru memperkuat jurang ketidakadilan.
Selain itu, kelompok yang sudah mapan dinilai lebih mudah memanfaatkan kebijakan karena memiliki akses informasi dan sumber daya yang lebih baik. Sementara kelompok rentan sering kali menghadapi hambatan yang tidak kasat mata, seperti bias sistemik, latar belakang sosial, hingga asal daerah.
Hambatan-hambatan tersebut, lanjutnya, memang tidak selalu tertulis dalam aturan formal, tetapi nyata dirasakan dalam praktik sehari-hari dan berdampak pada terbatasnya peluang bagi kelompok tertentu.
“Itulah bias yang harus kita koreksi dalam pembangunan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa diperlukan perubahan cara pandang dalam melihat kemiskinan, dari yang semula menyalahkan individu menjadi memahami persoalan secara lebih struktural. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil, inklusif, dan mampu menjawab akar permasalahan secara menyeluruh.
