Ikuti Kami

Bupati Sis, Basuki, Lasarus Mantapkan Ekonomi Lintas Negara

“Ada 10 kawasan perbatasan di Kalimantan yang kita bangun. 5 diantaranya ada di Kalimantan Barat".

Bupati Sis, Basuki, Lasarus Mantapkan Ekonomi Lintas Negara
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus  dalam acara Kunjungan Kerja Kementerian PUPR di Kabupaten Kapuas Hulu. Jumat (26/11).

Kapuas Hulu, Gesuri.id - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus  dalam acara Kunjungan Kerja Kementerian PUPR di Kabupaten Kapuas Hulu. Jumat (26/11).

Baca: Marakknya KKN Secara Aktif Dilakukan Oleh Anies & Wakilnya

Setiba di Bandara Pangsuma Putussibau Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan beserta rombongan kementerian PUPR melanjutkan perjalanan ke Rumah Betang Uraang Unsa untuk berdialog dengan tokoh adat setempat.
Dalam penyampaiannya, Menteri Basuki Hadimuljono menyampaikan kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan akan dibangun untuk pusat ekonomi baru terutama di pintu lintas negara.

“Ada 10 kawasan perbatasan di Kalimantan yang kita bangun. 5 diantaranya ada di Kalimantan Barat yang pengerjaannya sudah selesai seperti di Aruk, Entikong dan Badau, sisanya masih dalam pembangunan,” ungkap menteri PUPR tersebut.

Ia juga menambahkan sepanjang 1.415 km jalan pararel perbatasan yang sudah tembus dikerjakan sepanjang 1.356 km sisanya sedang akan ditembus dengan memperhatikan kondisi alam.

“Dari 1.356 km yang sudah tembus itu baru 450 -an sudah di aspal sisanya sudah ada yang dipengerasan dan tanah, jadi pasti akan kita selesaikan sampai 2024 nanti, semua bisa beraspal dari aruk sampai Kaltim” ungkap Pak Basuki.

Pada kesempatan yang sama Basuki Hadimuljono menuturkan selain kawasan perbatasan, kementerian PUPR ditugasi untuk membangun sarana air minum, rumah tidak layak huni dan lain sebagainya, ketua komisi V memiliki otoritas untuk mengarahkan program dari kementerian.

“Seperti bantuan rumah tidak layak huni itu bagian dari otoritas Ketua Komisi V Bapak Lasarus untuk mengarahkan program dari kementerian PUPR ke Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Basuki.

Baca: Prasetyo Tolak Pengajuan Utang Anies Baswedan Rp 4 Triliun

Selain program pembangunan air bersih, kawasan kumuh, bantuan rumah tidak layak huni Bupati Kapuas Hulu yang juga kader PDI Perjuangan telah mengusulkan waterfront didepan rumah dinasnya agar dibangun dengan anggaran tahun anggaran 2022.

“Dengan hasil tinjauan tadi, Pak Bas telah menyampaikan akan dikerjakan pada tahun 2022, semoga apa yang telah kita usulkan bisa terealisasi,” tutup Fransiskus Diaan.

 

Kontributor: Yogen.

Quote