Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru Makan Bergizi Gratis (MBG).
Moratorium ini diminta dilakukan hingga persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ini benar-benar dituntaskan.
Charles mengaku sangat terkejut pernyataan Kantor Staf Presiden yang mengungkap hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sedangkan, total lebih dari 8.500 dapur program MBG yang sudah beroperasi. Fakta ini dianggap menegaskan adanya kelemahan serius dalam standar keamanan pangan program MBG.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis yang Berani
"Tidak heran jika dalam beberapa waktu terakhir muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah. Sanitasi dapur yang buruk jelas bisa menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah tidak boleh mengabaikan hal ini," ungkap Charles melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9).
Ia juga mengusulkan dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS.
"Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," ungkap politikus PDI Perjuangan.
Ia menjelaskan SLHS adalah sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga sangat berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Bagi program MBG yang menyasar anak-anak sekolah dan masyarakat luas, SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk melindungi kesehatan penerima manfaat," tegas Charles.
Menurut Charles, MBG adalah program strategis yang baik. Namun, jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru.
"Kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," ungkap Charles.
