Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menerima aspirasi dari Aliansi Industri Kecil Menengah Indonesia (AIKMI) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Serap Aspirasi bertema “Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui Industri Kecil dan Menengah”.
Dalam forum tersebut, Sekjen AIKMI Muhammad Arief Nasution menyampaikan kondisi para pelaku industri kecil menengah (IKM), khususnya di sektor konveksi dan garmen, yang kini semakin memprihatinkan. Banyak pelaku usaha yang terpaksa menjual aset pribadi seperti mobil dan motor demi mempertahankan usaha.
“Kami para pengusaha konveksi sekarang benar-benar sedang terpuruk. Orderan sepi, pasar dikuasai produk impor ilegal. Banyak teman-teman sampai jual mobil, jual motor, bahkan gadai rumah untuk bisa bertahan,” ungkap Arief dengan nada emosional dalam sesi serap aspirasi di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan, Lantai 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Senin (27/10).
AIKMI, lanjutnya, mewakili para pelaku industri kecil dari berbagai daerah — mulai dari Aceh, Medan, Padang, Riau, Jawa Barat, hingga Bali dan Yogyakarta. Arief menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal yang semakin merugikan pelaku industri lokal.
“Kita ini seperti polisi India, baru bergerak setelah kejadian. Banyak oknum pejabat yang bermain di lapangan, tahu bagaimana barang bisa lolos dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain. Kalau pelaku ilegalnya ketahuan, hukumannya ringan sekali. Kami minta penegakan hukum yang tegas, bahkan kalau perlu seperti di Tiongkok — koruptor ditindak tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Arief juga menyinggung lemahnya pengawasan terhadap produk impor menjelang momen Lebaran, di mana pelaku usaha lokal seharusnya menikmati lonjakan permintaan pasar.
“Menjelang Ramadan biasanya momen kami bangkit, tapi sejak beberapa tahun terakhir, produk-produk impor sudah menguasai pasar lebih dulu. Kami ini cuma jadi penonton di negeri sendiri,” keluhnya.
Menurut Arief, kualitas produk dalam negeri sebenarnya tidak kalah dari produk luar, terutama di sektor garmen dan tekstil. Namun, pelaku usaha lokal kerap kalah dalam akses ke proyek-proyek strategis pemerintah maupun BUMN.
“Kami mohon diberi kepercayaan. Kami bisa kok memproduksi barang-barang berkualitas tinggi untuk kementerian, TNI, Polri, atau dinas-dinas. Banyak tenaga ahli kami yang dulu malah direkrut ke luar negeri. Sayang kalau potensi besar ini tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Arief meminta agar pelaku industri kecil dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi dan kebijakan industri. Menurutnya, para pelaku IKM memiliki pengalaman langsung di lapangan dan memahami tantangan sebenarnya di dunia usaha.
“Kami ini bukan orang bodoh. Kami tahu bagaimana situasi di lapangan. Tapi sayangnya, kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Kami hanya dianggap pelengkap,” katanya.
Arief berharap aspirasi AIKMI dapat diteruskan oleh Darmadi Durianto kepada kementerian terkait dan Presiden, agar kebijakan industri lebih berpihak kepada pelaku usaha lokal.
“Kami percaya, lewat Pak Darmadi dan PDI Perjuangan, suara kami bisa sampai ke pemerintah. Kami tidak ingin hanya didengar, tapi juga dilibatkan untuk membangun ekonomi rakyat yang kuat,” pungkasnya.
