Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan segera mengambil langkah konkret mengatasi krisis penerangan di wilayah kepulauan.
Desakan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di tiga desa, yakni Desa Maradapan, Desa Labuan Barat, dan Desa Teluk Sungai, yang hingga kini masih mengeluhkan minimnya akses listrik.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Politisi yang akrab disapa Bang Dhin tersebut menegaskan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk menikmati akses penerangan yang layak. Menurutnya, kendala geografis tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah kabupaten dan provinsi jangan saling menunggu. Warga membutuhkan solusi, bukan sekadar pendataan dan janji. Segera petakan kebutuhan di Maradapan, Labuan Barat, dan Teluk Sungai, tentukan kewenangan masing-masing, lalu masukkan programnya ke dalam perencanaan dan anggaran,” tegas Bang Dhin.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah segera turun langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi riil sekaligus mengeksekusi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Bang Dhin juga meminta pemerintah memaparkan peta jalan (roadmap) tindak lanjut yang terukur agar program ini tidak berhenti sebatas wacana. Rincian tersebut meliputi penentuan lokasi prioritas, besaran kapasitas PLTS yang dibutuhkan, titik pemasangan PJU, hingga jadwal pasti pelaksanaannya melalui koordinasi lintas instansi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Jangan tunggu sampai warga kembali menyampaikan keluhan yang sama. Penerangan berkaitan langsung dengan keselamatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah harus hadir dan menunjukkan keseriusan melalui tindakan yang terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur PLTS dan PJU nantinya tidak sekadar proyek seremonial, melainkan harus dibarengi dengan skema pengelolaan serta pemeliharaan

















































































