Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Kanang mengritik pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai mengabaikan kelayakan lokasi dan kebutuhan bisnis.
"Saya menyoroti lokasi didirikannya KDMP tidak strategis," ujarnya, dikutip Senin (9/11/2026).
Budi Sulistyono yang akrab disapa Kanang juga menduga adanya tekanan kepada desa untuk menyediakan lahan dan kendaraan.
Selain itu, lanjutnya, tingginya biaya operasional akibat kewajiban pengadaan truk, mobil, dan motor bagi setiap gerai.
Diketahui, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Program ini bertujuan membentuk hingga 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Tujuan Utama didirikan KDMP adalah untuk memperpendek rantai distribusi dan memberikan harga yang lebih adil bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM, menjadi pusat layanan ekonomi dan penyaluran barang subsidi dari pemerintah (seperti beras SPHP Bulog, LPG bersubsidi Pertamina, hingga token listrik PLN).
Selain itu, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dengan ketentuan minimal 20% keuntungan koperasi masuk ke pendapatan desa.
Serta, membuka lapangan kerja bagi warga lokal (seluruh tenaga kerja kecuali posisi manajer wajib berasal dari desa setempat).
