Banyuwangi, Gesuri.id - Dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap daerah untuk berinovasi disambut baik oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
”Teman-teman di daerah tambah semangat berinovasi karena Pak Jokowi mendukung terciptanya iklim berinovasi di lingkungan pemerintahan," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Jumat (15/11).
Anas menambahkan, intinya kepala daerah tidak perlu takut berinovasi dan dikriminalisasi karena inovasi.
"Sepanjang memang inovasinya bertujuan dan terbukti berdampak positif bagi masyarakat,” kata Anas yang juga Bupati Banyuwangi ini.
Sebagai mantan kepala daerah, lanjut Anas, Jokowi pasti memahami tentang kebutuhan berinovasi di lingkungan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan zaman.
”Karena kalau enggak berinovasi, enggak mungkin kita bisa penuhi ekspektasi publik yang terus meningkat. Di sisi lain, memang selama ini ada sebagian yang menghindari inovasi karena takut membentur aturan administrasi. Nah, Pemda senang karena di Rakornas kemarin Pak Jokowi, Mendagri, dan aparat hukum berkomitmen mendukung inovasi daerah. Ini menambah konsentrasi kita berinovasi memacu kinerja pembangunan tanpa ada rasa takut,” ujar Anas.
Dalam kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan ini juga memuji Mendagri Tito Karnavian yang dalam waktu cepat langsung menggelar koordinasi dengan seluruh kepala daerah melalui Rakornas yang langsung membahas berbagai sektor permasalahan publik secara terintegrasi.
”Kan di Rakornas itu langsung dibahas berbagai permasalahan dalam beberapa panel. Mulai kebijakan strategis Pak Jokowi hingga 5 tahun ke depan, pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, transformasi ekonomi, pengawasan, hingga penegakan hukum dan keamanan. Dan langsung semua menteri terkait bertemu kepala daerah,” ujarnya.
Hal tersebut membuat kepala daerah punya pemahaman komprehensif untuk menyiapkan program di daerah yang selaras dengan program pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Anas berharap Mendagri Tito menggelar rakornas model serupa secara berkala.
”Karena kan memang jarang banget model koordinasi yang langsung lintas sektoral. Bisa digelar, misalnya tiap semester. Jadi pusat bisa mendengar masalah daerah secara komprehensif untuk menemukan solusinya. Dan daerah pun bisa memahami program pusat untuk didukung dengan program penguat di daerah,” jelas Anas.
