Jakarta, Gesuri.id - Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa arah politik Indonesia harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.
Dia menyoroti dinamika geopolitik global yang dinilainya menunjukkan gejala neoimperialisme, terutama melalui meningkatnya konflik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
“Setiap bentuk agresi militer dan intervensi terhadap negara berdaulat bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujarnya di sela agenda ziarah ke Makam Bung Karno, di Kota Blitar, Minggu (29/3).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menurutnya, Indonesia harus konsisten mengambil sikap ideologis dengan menolak segala bentuk intervensi yang melanggar kedaulatan negara lain. Sikap tersebut, kata dia, merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan—berdiri di pihak bangsa-bangsa tertindas dan memperjuangkan keadilan global.
Ia juga menyinggung pentingnya peran kepemimpinan nasional dalam merespons dinamika global. Salah satunya melalui langkah diplomatik Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang dinilainya mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain.
Lebih lanjut, Djarot mengaitkan sikap tersebut dengan warisan pemikiran Soekarno, khususnya dalam semangat solidaritas Asia-Afrika melawan kolonialisme dan imperialisme.
“Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di pihak bangsa yang mengalami penindasan dan memperjuangkan kemerdekaannya,” katanya.
Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut perlu terus diaktualisasikan melalui penguatan ajaran Trisakti—berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Selain itu, Djarot juga menyoroti pentingnya kepercayaan diri bangsa dalam menghadapi tekanan global, dengan mengandalkan kekuatan nasional.
Ia turut menyinggung polemik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang dinilai perlu dievaluasi secara kritis.
“Kalau BoP bergeser menjadi ‘board of war’, Indonesia tidak boleh berada di dalamnya. Kita harus kembali pada jati diri—menolak penjajahan dan memperjuangkan perdamaian dunia,” pungkasnya.
