Jakarta, Gesuri.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul resmi menerapkan sistem retribusi wisata nontunai (cashless) secara penuh di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron Utama mulai Selasa (12/5).
Langkah ini diambil untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD serta amanat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar soal efisiensi birokrasi, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap integritas petugas di lapangan.
"Dengan sistem ini, uang langsung tercatat secara otomatis dan diterima secara real-time. Petugas tidak lagi terbebani kecurigaan karena tidak lagi memegang uang tunai dalam jumlah besar," ujar Endah saat peresmian.
Selain faktor transparansi, Endah memaparkan bahwa penggunaan transaksi digital secara signifikan mampu memangkas waktu antrean wisatawan di gerbang masuk.
Berdasarkan evaluasi, proses pembayaran kini hanya membutuhkan waktu sekitar empat detik per transaksi.
Dampak positif dari inovasi ini terlihat langsung pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga 14 Mei 2026, realisasi retribusi wisata Gunungkidul telah menyentuh angka Rp23,8 miliar hingga Rp24 miliar.
Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar Rp9,7 miliar.
Melihat tren positif tersebut, Endah optimistis target PAD pariwisata sebesar Rp34 miliar pada tahun ini dapat terlampaui. Ia pun berencana memperluas sistem ini ke 10 TPR lainnya serta sektor parkir kawasan wisata hingga akhir tahun.
"Digitalisasi adalah cara kita membangun masa depan pariwisata Gunungkidul yang lebih transparan," tegas Endah.
Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Pemkab Gunungkidul dengan Bank Indonesia Perwakilan DIY, Bank BPD DIY, Bank Mandiri, Jasa Raharja, serta dukungan jaringan dari Dinas Kominfo.
Untuk memastikan transisi berjalan mulus,
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga, Antonius Hary Sukmono, menjelaskan bahwa pemerintah tetap menyiapkan solusi bagi wisatawan yang belum familiar dengan sistem digital.
Jalur Hybrid: Disediakan bagi pengunjung lansia atau yang tidak memiliki ponsel pintar.
Kartu E-Money: Tersedia kartu fisik Mandiri yang dapat dibeli langsung di lokasi seharga Rp15.000 bagi pengunjung yang tidak menggunakan aplikasi.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Eko Nur Cahyo, menambahkan bahwa keberagaman opsi pembayaran ini bertujuan agar kenyamanan pengunjung tetap terjaga selama masa transisi menuju ekosistem digital penuh.
