Pangkalpinang, Gesuri.id – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatatkan tren positif pada awal tahun 2026. Hingga triwulan pertama, terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp18 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, menegaskan bahwa setiap rupiah yang disetorkan masyarakat melalui pajak daerah harus dikembalikan dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas.
"Masyarakat perlu melihat bukti nyata bahwa pajak yang mereka bayarkan, seperti PBB dan pajak kendaraan, digunakan kembali untuk kepentingan umum, misalnya lampu penerangan jalan dan perbaikan infrastruktur jalan raya," ujar Elvi di Pangkalpinang, Selasa (12/5).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Elvi menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari berbagai instrumen pajak, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Anggaran tersebut telah dialokasikan secara spesifik melalui APBD maupun APBN.
Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Elvi menilai kualitas pekerjaan kontraktor di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga harus dipastikan memenuhi standar.
"Jalan yang dikerjakan kontraktor harus dimonitor secara ketat, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, hingga perawatan. Penggunaan pajak tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar penyerapan anggaran tetap berpegang pada skala prioritas dan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sebelumnya, Kepala Lembaga Keuangan Daerah Babel, Yunan Helmi, mengungkapkan bahwa peningkatan PAD sebesar Rp18 miliar tersebut turut memperkuat stabilitas ruang fiskal daerah. Hal ini berdampak positif pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban, termasuk pembangunan dan belanja pegawai.
"Alhamdulillah, ada tren positif terkait kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Ini menjadi modal kita untuk memperbesar ruang fiskal, baik untuk pembangunan di Pemprov Babel maupun pemenuhan hak ASN," kata Yunan.
Yunan merinci, berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat tujuh jenis pajak yang dikelola pemerintah provinsi dan seluruhnya menunjukkan grafik yang menggembirakan.
"Trennya positif. Harapan kami ini terus berlanjut dengan pemahaman bahwa pajak ini prinsipnya dari kita, untuk kita, dan kembali ke masyarakat," pungkasnya.
