Balikpapan, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dony Maryadi Oekon, menyoroti pembatasan ruang gerak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Hal itu ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan.
Menurut Dony, jumlah SPBU swasta saat ini relatif kecil dibandingkan SPBU Pertamina. Namun kehadiran SPBU swasta justru membantu meringankan beban distribusi Pertamina, termasuk dalam penjualan produk yang menopang ketersediaan bahan bakar di dalam negeri. “Pembatasan ruang gerak SPBU swasta dinilai kontra produktif karena selama ini mereka membantu menjaga pasokan energi,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan yang menghambat peran SPBU swasta justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam distribusi BBM. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada kebijakan yang lebih proporsional agar SPBU swasta dapat mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Dony juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan penjelasan secara komprehensif terkait arah kebijakan pemerintah mengenai peran SPBU swasta di Indonesia.
“Targetnya seperti apa? Nah, ini kita butuh penjelasan dari Kementerian ESDM. Mudah-mudahan segera ada jawaban dan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan SPBU swasta selama ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas pasokan BBM.
“Prinsipnya kita ingin agar distribusi BBM berjalan lancar dan tidak membebani Pertamina semata. Karena itu peran SPBU swasta perlu diperkuat,” tambahnya.
Dony berharap Kementerian ESDM bersama Komisi XII DPR RI dapat segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Ia menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
