Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang dinilainya menghambat Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Hal itu disampaikan Prof. Rokhmin saat tampil dalam program Talk Highlight Radio Elshinta 90 FM Jakarta yang dipandu Mas Deri, Rabu (12/8/2026).
Prof. Rokhmin menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen yang menurutnya masih tertinggal jauh dibandingkan Vietnam yang mencapai 8,4 persen.
Ia menilai Indonesia sebenarnya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen per tahun, tetapi potensi tersebut belum dapat diwujudkan karena persoalan teknis dan nonteknis yang belum diselesaikan secara bersamaan.
"Dari sisi non-teknis yang utama adalah sekarang itu terciptanya iklim investasi yang kondusif," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.
Menurut Prof. Rokhmin, terdapat empat syarat teknis yang harus dipenuhi pemerintah di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kelautan hingga manufaktur. Keempatnya yakni skala ekonomi, teknologi, sistem rantai pasok terpadu, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Ia mencontohkan persoalan skala ekonomi di sektor pertanian. Mengutip penelitian IPB dan FAO tahun 2016 mengenai usaha padi sawah, seorang petani disebut minimal harus menggarap lahan seluas tiga hektare untuk mendapatkan penghasilan minimal Rp14 juta per orang per bulan.
"Fakta di lapangan petani sawah itu rata-rata garapnya hanya 0,4 hektar. Jadi siapapun kepala daerahnya, menterinya, presidennya, kalau petani itu menggarapnya hanya 0,4 ya tetap miskin," tegas Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini dengan nada prihatin.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan petani tidak semata-mata disebabkan kurangnya bantuan, tetapi juga karena struktur usaha yang tidak ekonomis.
Syarat kedua adalah penguasaan teknologi. Prof. Rokhmin menilai Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dari negara seperti Cina dan Vietnam yang telah menggunakan teknologi modern, mekanisasi, serta digitalisasi untuk mengelola lahan pertanian, termasuk lahan yang terpencil dan marginal.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya Integrated Supply Chain Management System atau sistem pengelolaan rantai pasok terpadu dari sektor hulu hingga hilir.
"Kalau di perikanan tangkap teknik penangkapannya harus dibenahi. Sisi hulunya sarana produksi harus benar-benar disiapkan yang berkualitas, murah dan tersedia anytime," jelasnya.
Menurutnya, pembenahan juga harus dilakukan di sektor hilir melalui penguatan industri pengolahan dan pengemasan serta jaminan pasar. Produk pertanian, kelautan maupun manufaktur harus memiliki daya saing agar mampu berkompetisi di pasar global.
"Makanya kita harus memproduksi barang dan jasa baik di pertanian, kelautan, maupun manufaktur itu harus yang berdaya saing," ujarnya.
Syarat teknis keempat adalah keberlanjutan. Prof. Rokhmin mengingatkan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, termasuk melalui pembabatan rawa lindung dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan maupun perkebunan.
"Itu nggak boleh ya," katanya singkat namun tegas.
Di luar persoalan teknis, Prof. Rokhmin menilai iklim investasi menjadi salah satu persoalan paling serius yang harus segera dibenahi. Ia mengungkapkan adanya investor yang memilih meninggalkan Indonesia karena ketidakpastian kebijakan, lambannya proses perizinan dan munculnya praktik premanisme.
Ia menyebut berdasarkan data yang dibacanya dari Harian Kompas, terdapat 100 pengusaha Cina yang income-nya keluar dari Indonesia. Selain itu, perusahaan otomotif Jepang di Karawang juga disebut ramai-ramai hengkang.
Prof. Rokhmin mengaku baru berbicara dengan pengusaha asal Cina yang menyampaikan keluhan serupa mengenai kondisi investasi di Indonesia.
"Gimana sih rubah-rubah perizinan lama sekali, infrastruktur kurang memadai," kata pengusaha itu kepadanya.
Menurutnya, persoalan tersebut diperparah dengan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Kombinasi berbagai persoalan itu membuat Indonesia semakin sulit bersaing dengan negara lain.
Prof. Rokhmin juga menyoroti kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan sebagai bagian dari persoalan iklim investasi.
"Banyak pejabat dari pusat ikut bisnis, ikut caleg-caleg gitu jadi membuat kebijakan," bongkarnya.
Selain iklim investasi, Prof. Rokhmin mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kredibilitas fiskal. Ia menyebut ruang fiskal Indonesia yang mencapai sekitar Rp3.900 triliun harus dikelola secara efisien karena sangat sensitif bagi investor domestik maupun asing.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki porsi anggaran jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara lain.
"Di seluruh dunia entah itu Amerika, Brazil, Korea, Cina melaksanakan program MBG budget-nya itu tidak lebih dari 0,5 persen APBN. Kita 7 persen," ujarnya.
Ia menilai pembengkakan anggaran harus menjadi perhatian karena program tersebut menurutnya tidak semestinya diproyekkan secara berlebihan.
"Di sana tidak diproyekkan, tidak dikorupsi. Benar-benar di sana tidak harus seluruh negara mendapatkan makan gizi gratis. Tetapi dipilih saja mana sekolah yang strategisnya tinggi," jelasnya.
Menurut Prof. Rokhmin, pola pengelolaan anggaran tersebut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kredibilitas fiskal Indonesia.
"Itu contoh kenapa para pengusaha investor itu menjadi sangat worry dengan kredibilitas fiskal kita," tegasnya.
Ia juga menyinggung isu mengenai independensi Bank Indonesia. Menurutnya, pengunduran diri pejabat di bank sentral dapat menimbulkan kekhawatiran di pasar apabila tidak diikuti dengan kepastian dan komunikasi kebijakan yang baik.
Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh terlalu bertumpu pada konsumsi. Menurutnya, investasi, produksi dan ekspor harus menjadi penggerak utama perekonomian.
"Itu rapuh, jadi dalam fungsi pertumbuhan yaitu investasi, ekspor, konsumsi dan impor. Kalau negara ingin maju itu harusnya investasi, produksi dan ekspornya harus tinggi. Bukan dengan konsumsi," paparnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor manufaktur di berbagai bidang, termasuk pertanian, kelautan dan pengembangan sumber daya manusia.
"Jadi yang harus dikuatkan ke depan itu adalah sektor manufaktur industri. Baik di pertanian, kelautan, SDM dan seterusnya."
Prof. Rokhmin menyebut secara umum negara yang ingin maju perlu memiliki kontribusi sektor manufaktur minimal 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Indonesia justru mengalami deindustrialisasi.
"Kita tuh sekarang 18 persen. Tahun sembilan enam sebenarnya sudah mencapai 29. Jadi syarat minimumnya kan 30, cuma sejak 96 kita turun terus, sekarang 18 persen," ungkapnya prihatin.
Ia pun meminta momentum peringatan kemerdekaan dijadikan kesempatan untuk melakukan pembenahan struktural terhadap perekonomian nasional.
"Kalau kita ingin benar-benar menjadikan momentum kemerdekaan, kita perbaiki iklim investasi, penegakan hukum, keadilan, kepastian dan seterusnya," katanya.
"Lalu pada saat yang sama kita genjot tuh industri manufakturnya di semua sektor sumber daya alam maupun non sumber daya alam," kata Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin juga menyoroti ironi Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam tetapi masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Menurutnya, persoalan tata kelola, korupsi dan ketergantungan terhadap impor turut menghambat optimalisasi kekayaan alam Indonesia.
"Impor 4,7 juta ton dapat belasan triliun. Emas 76 Kg, korupsi 300 triliun, Pertamina 1.000 triliun. Jadi kita kaya raya Pak," ujarnya, seraya mendoakan pemerintahan Prabowo bisa menegakkan hukum.
Ia menilai negara membutuhkan pemerintahan yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
Prof. Rokhmin juga menyinggung berbagai inovasi yang sebenarnya telah dikembangkan di dalam negeri, salah satunya pengembangan kapal ikan bertenaga surya dan hidrogen bersama ITS Surabaya dalam lima tahun terakhir. Namun, inovasi tersebut menurutnya masih terbentur kebijakan.
"Banyak oknum pemerintah kecanduan impor. Di dalam impor itu ada impor fee, saya dengar beras tiap impor pengkhianat bangsa baik pengusaha maupun oknum pejabat dapat 2.000 rupiah per kilo," ungkapnya.
Di bidang lingkungan, Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa daya dukung sejumlah wilayah perairan seperti Teluk Jakarta dan Bali telah terlampaui sejak sekitar tahun 2000. Karena itu, kebijakan lingkungan harus didasarkan pada kajian ilmiah dan kemampuan asimilasi lingkungan.
Ia menegaskan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dilarang, sementara limbah organik masih dapat dikelola melalui teknologi yang tepat.
"Sejak awal 2000 sampah sudah numpuk di mana-mana," katanya.
Sebagai solusi, Prof. Rokhmin mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui konsep 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle, yang dipadukan dengan teknologi Waste to Energy.
"Saya saksikan sendiri di Makassar dengan bantuan Korea sudah terbangun pembangkit listrik dari sampah. Harusnya Bali dan seluruh Pemda menerapkan. Sampah tidak jadi limbah tapi jadi berkah, jadi energi dan pupuk," pungkasnya.
