Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mendorong pemerintah memperkuat kinerja dan pengelolaan anggaran di tengah kondisi fiskal yang menghadapi keterbatasan ruang anggaran.
Ia juga menilai fungsi pengawasan DPR RI terhadap pemerintah perlu terus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
“DPR banyak melakukan pengawasan dengan baik, dengan ketat, supaya pemerintah bisa berjalan dan efektif,” kata Darmadi saat ditemui oleh Parlementaria jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Darmadi, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 menjadi momentum penting untuk melihat akuntabilitas dan kinerja lembaga-lembaga negara, termasuk parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dari sisi legislasi, ia menjelaskan DPR RI telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan menghasilkan sejumlah undang-undang strategis. Berbagai regulasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
"DPR melakukan legislasi, cukup banyak undang-undang yang dibuat. Undang-Undang BUMN lahir, saya lihat ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang PFII, dan begitu banyak undang-undang strategis yang akan datang," ujarnya.
Meski menilai fungsi DPR RI telah berjalan dengan baik, Darmadi berharap pengawasan terhadap pemerintah dapat semakin diperkuat. Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan menjadi penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif, sekaligus mencegah terjadinya persoalan dalam pengelolaan keuangan negara.
"Jadi, fungsi DPR saya pikir dijalankan dengan baik, dan saya berharap DPR lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah," ucapnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran harus dilakukan secara optimal, terutama ketika pemerintah menghadapi kondisi fiskal dengan ruang anggaran yang semakin ketat.
Menurutnya, kebijakan fiskal harus dijalankan secara terukur dan berkelanjutan. Pengawasan yang kuat diperlukan agar penggunaan anggaran tetap berada pada jalur yang tepat serta tidak menimbulkan tekanan lebih besar terhadap keuangan negara.
"Karena memang kita dihadapkan pada anggaran yang begitu ketat. Kalau tidak diawasi dengan baik-baik, ya utang akan bertambah terus," pungkas Darmadi.
