Dairi, Gesuri.id - DPC GMNI Kabupaten Dairi mengecam tindakan Camat Silima Pungga-Pungga, Horas Pardede yang memarahi warga akibat aksi penutupan jalan terhadap rombongan Forkopimcam beserta Humas PT Dairi Prima Mineral (DPM) beberapa hari yang lalu.
Baca: Puan Desak Pemerintah Alihkan Oksigen Industri Untuk Medis
Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat warga menutup jalan yang akan dilalui oleh rombongan pihak Forkopimcam dan PT DPM yang akan melakukan pengerjaan bendungan limbah PT DPM. Dalam Video tersebut Camat Silima Pungga Pungga Horas Pardede menyenggak warga yang sedang menuntut hak mereka.
"Wajar warga marah karena pihak PT DPM tidak ada melakukan sosialisasi terkait kegiatan pengerjaan bendungan limbah. Apalagi saat ini masih perbaikan dokumen Adendum Amdal dan belum mendapat izin lingkungan," kata Suryadi Dabutar, Sekretaris DPC GMNI DAIRI.
Ditambah lagi proses pengerjaan bendungan limbah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Seharusnya Camat Silima Pungga Pungga mampu menjadi mediator dalam permasalahan ini. Bukan malah ikut menekan dan berbicara dengan nada keras kepada warga.
Selanjutnya, Firman Lingga Ketua DPC GMNI Dairi menyebutkan, mlau camat adalah pejabat publik. Selain pelayan masyarakat, juga seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Tentunya harus sabar dan peka terhadap masalah yang di hadapi masyarakat, bukan malah menyenggak dan memarahi warga.
"Tindakan tersebut telah melanggar etika pejabat Publik. Kalau tidak sabar, tidak mau membantu menyelesaikan hak masyarakat dan merasa kalau melayani masyarakat adalah beban, lebih baik mundur saja dari jabatan camat," tegas Firman.
Menurut Firman, Bupati Dairi harus secepatnya mengambil tindakan tegas terhadap Camat Silima Pungga-Pungga Horas Pardede. Kata Firman, Bupati harus menunjukan keberpihakannya terhadap masyarakat. Jangan sampai tindakan arogan yang dilakukan camat justru semakin mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat Dairi terhadap pemerintahan Eddy-Jimmy.
"Jika dalam waktu dekat Bupati Dairi tidak mengambil tindakan tegas terhadap Camat Silima Pungga-Pungga, berarti Bupati Dairi mendukung tindakan arogan yang dilakukannya," ujar Firman.
Lebih lanjut Firman menyampaikan, Bupati Dairi harus ingat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam negara demokrasi kedaulatan penuh berada di tangan rakyat. Itu tebukti dalam proses pilkada dimana suara rakyat menjadi penentu. Pilkada 2018 silam masyarakat Dairi telah mempercayakan kepemimpinan pemerintah Kabupaten Dairi kepada Eddy-Jimmy.
"Dengan menjadi pemenang dalam pilkada tersebut. Bupati Dairi harus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat," tandas Firman.
Ditambahkan Firman, selalu Ketua DPC GMNI Dairi, ia meminta kepada pemerintah Kabupaten Dairi untuk melakukan tindakan tegas dengan mencopot Horas Pardede dari posisi Camat Silima Pungga-Pungga, agar kedepannya tidak ada lagi pejabat meniru tindakan arogan seperti yang dilakukannya. Proses penentuan camat selanjutnya harus lebih selektif dan harus di tekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan raja.
Baca: DPP GMNI Pertanyakan Posisi BPOM Dalam Perang Lawan Covid
Firman juga menyayangkan sikap pihak PT DPM dimana dalam video yang beredar, pihak PT DPM beberapa kali mengulangi kalimat "ini intruksi pemerintah pusat dan kami akan laporkan kepada pemerintah pusat".
"DPC GMNI Dairi mempersilahkan Pihak PT DPM Mengadu kepada pemerintah Pusat. Bila perlu datangkan pemerintah pusat ke Dairi baik itu Presiden ataupun menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedatangan mereka akan kami sambut dengan aksi ribuan massa sembari meneriakkan kalimat "Tolak Dairi Prima Mineral," ucapnya. Dilansir dari pdiperjuangansumut.
