Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memperingatkan pemerintah akan adanya tekanan ekonomi eksternal yang dahsyat dalam beberapa pekan terakhir.
Hal ini disampaikan Said usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Diskusi terbatas ini menghadirkan enam pakar lintas sektor, di antaranya Yanuar Rizky (Moneter), Dr. Hendri Saparani (Ketenagakerjaan), Awalil Rizky (Fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (Perpajakan), Dr. Ester Sri Astuti (UMKM), dan Dr. Bhima Yudhistira (Belanja Negara).
Said mengungkapkan bahwa sentimen lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody's, hingga FTSE yang cenderung menahan diri hingga Mei mendatang adalah sinyal peringatan serius bagi Indonesia.
"Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita," tegas Said Abdullah.
Politisi senior PDI Perjuangan ini mendesak agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menggelar rapat koordinasi. Menurutnya, klaim sepihak mengenai fundamental ekonomi yang kuat atau angka pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen tidak lagi cukup untuk menenangkan pasar tanpa adanya bukti konkret perbaikan tata kelola.
Said secara khusus menyoroti krisis kepercayaan (trust) investor akibat isu transparansi di pasar modal. Ia mencontohkan komitmen OJK terkait free float 15 persen yang belum tereksekusi, serta praktik coordinated trading behavior atau ‘goreng saham’ yang masih menghantui bursa.
"Tanpa asing memvonis kita dengan istilah de-freeze atau rebalancing, kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan itu sendiri. Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust," ujarnya.
Ia menekankan bahwa Mei 2026 akan menjadi ujian berat bagi ekonomi nasional seiring menumpuknya evaluasi dari lembaga rating global. Oleh karena itu, Said meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar berfungsi optimal memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini.
“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” pungkas Said.
Agenda ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, jajaran pengurus DPP seperti Yuke Yurike, serta sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
