Jakarta, Gesuri.id - Anggota MPR RI Endro S. Yahman menjabarkan kemiskinan ada 2 jenis, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan buruknya sistem, kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena mental dan sikap manusia.
Baca: Edy Nilai Kasus Antraks Tak Hanya Bisa Dilihat Dari Sisi Kesehatan
"Saya yakin kemiskinan kultural jarang ditemukan, karena Tuhan telah memberi manusia akal.
Yang sering kita jumpai adalah kemiskinan struktural, karena sistem, kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang tidak berpihak ke “wong cilik”. Kemiskinan masih banyak kita jumpai di Lampung, terlihat angka kemiskinan yang masih tinggi. Kemiskinan adalah musuh Pancasila, dan bertentangan dengan tujuan bernegara seperti tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945." Papar Endro dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI di Desa Gerning, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Lampung, Jumat (7/7).
Endro yang juga dosen Universitas Trisakti Jakarta ini menjelaskan Indonesia menganut tata kelola otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan agar setiap daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan, kebijakan, program untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat juga dimaksudkan agar kepala daerah yang terpilih tidak sekedar mempunyai hubungan emosional, tapi punya tanggung jawab moral kepada masyarakat yang memilihnya.
Politisi kelahiran Pringsewu ini melanjutkan, kita berkumpul saat ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri agar kita selalu memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian. Nilai-nilai Pancasila ditangan rakyat berfungsi untuk mengontrol pemimpin, mulai dari kepala desa, kepala daerah dan wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya adalah membawa rakyat menuju sejahtera, cukup sandang, pangan dan papan. Kenapa? Ya karena saat ini kita memasuki era demokrasi pilihan langsung dengan suara terbanyak. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, dia yang akan terpilih menjadi kepala desa, kepala daerah (bupati, walikota, gubernur, presiden). Model pemilihan seperti ini rawan terhadap “politik uang”, transaksional, berpotensi rakyat mendapatkan wakil rakyat/pemimpin yang belum tentu amanah memperjuangkan persoalan rakyat.
Oleh karena itu, Endro mengimbau agar rakyat berhati-hati ditahun politik saat ini. Sebentar lagi, 14 Februari akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu pemilu legislatif (DPRD Kabupaten/kota, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD RI) dan pemilu presiden. Berhati-hati dalam memilih, teliti rekam jejak masing-masing calon, partai dalam memperjuangkan rakyat. Jangan gampang tergiur janji-janji politik, maraknya gambar baleho yang bertaburan disepanjang jalan. Diera teknologi Informasi (TI) saat ini, sangat mudah mencari rekam jejak calon. Buka saja di internet melalui aplikasi Google, FaceBook, Twitter, Instagram atau aplikasi lainnya, akan muncul apa yang kita inginkan. Teliti sebelum memilih.
Baca: Tekan Stunting, Novita Hardini Luncurkan Dapur Cinta
Endro Suswantoro yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Pesawaran ini menyatakan bahwa di Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, tidak terkecuali di Kabupaten Pesawaran. Kemiskinan tersebut tersebar dikabupaten dan kota di Lampung. Kemiskinan gampang dijumpai dengan melihat indikator kemiskinan yaitu masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar antara lain, makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan. Kemiskinan juga dapat berpengaruh pada tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah daerah sambung Endro harus dipastikan menjalankan politik anggaran (APBD) berbasiskan rakyat kecil atau pro rakyat. Porsi anggaran dalam APBD untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan untuk rakyat kecil/wong cilik harus lebih besar. Semua ini adalah upaya agar rakyat sehat dan menjadi produktif. Nah kalau sehat dan produktif, negara atau pemerintah akan diuntungkan juga, karena rakyat dapat memberi kontribusi dalam bentuk pemasukan pajak sebagai pemasukan pendapatan daerah atau PAD. Pemerintah akan rugi kalau rakyatnya tidak produktif, karena mereka akan menjadi beban negara dan pasti menambah pengeluaran pemerintah.
