Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah perjanjian dagang internasional yang dinilai merugikan industri nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan persoalan utama industri masih berputar pada bahan baku dan biaya energi tinggi.
Evita menilai, maraknya impor ilegal juga memperburuk daya saing produk dalam negeri di pasar nasional. “Masalah yang mereka hadapi hampir sama, dari bahan baku, energi, hingga impor ilegal,” ujar legislator dari fraksi PDI Perjuangan usai Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Perindustrian dan berbagai asosiasi industri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Ia mengatakan, pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi produk strategis nasional agar tetap bertahan. Legislator menilai ketimpangan tarif ekspor dan impor menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan pemerintah.
“Ekspor kita ke mereka kena tarif, tapi impor mereka ke kita justru nol tarif. Ini tidak adil,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah perlu meninjau ulang perjanjian bilateral maupun multilateral yang tidak lagi menguntungkan industri domestik. Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Jamu (GP-Jamu), Muhammad Fajaruddin, menyoroti lemahnya standar bahan baku dalam negeri. Menurutnya, belum adanya standarisasi bahan baku jamu membuat produk lokal sulit bersaing di pasar global.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
“Sampai sekarang untuk standar bahan baku ini kita sepertinya belum ada, karena jamu tidak hanya kunyit, jahe, dan kencur” ujarnya. Ia mendorong keterlibatan lembaga pemerintah terlibat memperkuat standar bahan baku jamu nasional secara menyeluruh.
Seperti, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Pertanian memperkuat standarisasi bahan baku jamu nasional. Langkah ini dinilai penting agar kualitas dan daya saing produk jamu Indonesia terus meningkat di pasar global.
Fajar juga berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap budidaya bahan baku jamu di tingkat petani. “Jadi tidak hanya nebas dari hutan, tidak hanya ngambil alam, jadi bisa dibudidaya,” katanya.
