Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menegaskan bahwa persoalan utama industri baja nasional bukan semata-mata pada teknis produksi, tetapi lebih pada lemahnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen ILMATE, Dirjen IKFT, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) dan PGN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
“Kita ini sudah tahu permasalahannya apa, sudah ada analisisnya. Tapi kenapa kok tidak pernah selesai? Apa koordinasi antar-kementerian tidak bagus, komunikasi lemah, atau follow-up yang tidak berjalan?” tanya Evita dalam rapat.
Menurutnya, persoalan daya saing industri baja dengan China semakin pelik karena produk baja impor masuk dengan harga murah, sementara pelaku baja nasional harus menanggung beban energi dan kebijakan yang tidak berpihak.
“Kalau dokter sudah tahu penyakit pasien, mestinya obat yang tepat bisa diberikan. Industri baja kita sudah jelas masalahnya, tinggal keberanian untuk mengeksekusi solusi,” ujarnya.
Evita mengungkapkan, hasil temuannya di lapangan menunjukkan bahwa bukan hanya BUMN seperti Krakatau Steel yang merugi, tetapi industri baja swasta pun mengalami hal serupa. Kondisi ini semakin memperlihatkan adanya kebijakan yang tidak sinkron antar-lembaga.
“Dari dulu masalahnya itu-itu saja, seperti kaset kusut. Kalau tidak segera ada pembenahan lintas kementerian, industri baja kita akan semakin terpuruk,” tegasnya.
Ia mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil langkah koordinatif yang lebih solid, dengan melibatkan kementerian terkait dalam forum yang mampu memutuskan kebijakan nyata, bukan sekadar wacana.
