Pemalang, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pemalang, Rinaldi Firdaus Kautsar mengusulkan agar DPRD Kabupaten Pemalang lebih memperbanyak adanya forum pengawasan Peraturan Daerah (Perda).
Sebab, menurut Mas Aldi panggilan akrabnya, masyarakat selama ini kurang mendapat sosialisasi terhadap adanya Perda baik yang sudah berlaku sejak lama maupun yang baru ditetapkan.
Baca: PDI Perjuangan Pastikan Tak Inginkan Presiden Tiga Periode
“Kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang berlaku sebagai akibat minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama aparaturnya. Tentu ini membuat kita prihatin, maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk turut membantu sosialisasi Perda maupun kebijakan Pemkab,” katanya, dalam Rapat Rencana Strategis (Renstra) di Ruang Paripurna, akhir pekan lalu.
Untuk itu, lanjutnya, sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah pengawasan maka mempunyai kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang itu menyampaikan, bahwa bentuk sosialisasi dan pengawasan terhadap Perda serta kebijakan Pemkab adalah dengan memperbanyak dibentuknya forum-forum pengawasan peraturan daerah, hal in karena permasalahan yang krusial saat ini yaitu rendahnya pengawasan perda di dalam masyarakat.
“Minimnya edukasi dan sosialisasi peraturan daerah ditingkat masyarakat mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat sangat rendah, ini bisa berimplikasi fatal. Jangan sampai masyarakat melanggar dan terjerat hukum karena tidak tahu adanya norma hukum yang ada,” jelasnya.
Ia berharap, dalam setiap Daerah Pemilihan (Dapil), ada forum di mana anggota DPRD di tiap Dapilnya sering bertemu dan berkumpul untuk berdiskusi bersama dan menghadirkan perwakilan masing-masing konstituen.
Harapannya, lanjut dia, agar ada pemahaman bersama, agar pembangunan bisa merata dalam setiap wilayah. Jangan sampai terjadi tumpang tindih usulan pembangunan seperti yang sudah-sudah, sedangkan di beberapa tempat tidak pernah mendapat sentuhan pembangunan.
Baca: 2,5 Juta Warga DKI Belum Divaksin? Lacak Lewat RT & RW !
“Untuk memenuhi fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD, saya berharap ke depan adakan forum diskusi publik di setiap Dapil masing-masing anggota DPRD dan ajak konstituen untuk sosialisasi peraturan-peraturan daerah di Kabupaten Pemalang, sehingga masyarakat mengerti tentang peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Pemalang, dan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran perda yang disebabkan atas ketidaktahuan masyarakat tentang perda yang ada di Kabupaten Pemalang,” pungkasnya. Dilansir dari derapjuang.id.
