Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menekankan perlunya kebijakan tegas pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional dari ancaman impor dan keterpurukan daya saing.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat Kementerian Perindustrian dan manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PGN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurut Evita, langkah strategis yang perlu segera diambil adalah moratorium impor baja yang bisa diproduksi di dalam negeri, pemberian harga khusus energi untuk industri baja, serta penerapan kembali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara konsisten.
“Kalau kita sudah tahu baja dalam negeri mampu diproduksi dengan kualitas bagus, kenapa masih dibiarkan impor membanjiri pasar? Pemerintah harus berani melakukan pembatasan impor,” ujarnya.
Ia menambahkan, biaya energi juga menjadi beban berat bagi pelaku industri baja nasional. Tanpa adanya insentif khusus, produk dalam negeri sulit bersaing dengan baja China yang mendapat dukungan penuh dari pemerintahnya.
“Harga gas, listrik, sampai kepastian investasi harus menjadi perhatian. Industri baja butuh perlakuan khusus agar bisa bertahan,” tegas Evita.
Selain itu, Evita juga mendorong agar investasi asing di sektor baja ditinjau ulang, khususnya yang berpotensi mematikan produsen lokal.
“Kalau perlu, moratorium investasi asing diberlakukan untuk sementara. Karena faktanya, kita mampu memproduksi, tapi pasar dibanjiri produk luar,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan tata niaga baja tidak bisa setengah hati. Kebijakan energi, perdagangan, hingga industri harus diselaraskan agar industri strategis ini kembali memiliki daya saing.
“Jangan sampai satu per satu pabrik baja mati karena negara tidak hadir dengan kebijakan yang berpihak,” pungkasnya.
